FAKTANASIONAL.NET – Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) menilai bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan hanya sekadar program pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat. Lebih dari itu, program ini dianggap sebagai langkah besar dalam memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat dari tingkat desa.
Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T Fernando Duling, menyampaikan bahwa di tengah percepatan pembangunan nasional, pola kemandirian yang dijalankan yayasan serta investor lokal melalui SPPG justru menjadi ujung tombak dalam membangun ketahanan gizi sekaligus mendorong efek ekonomi berantai di masyarakat.
Keberanian para investor mandiri yang menanamkan modal di program ini layak disebut sebagai “revolusi nutrisi”. Dengan nilai investasi yang berkisar Rp1,3 miliar hingga Rp2 miliar, para mitra telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi desa tanpa harus menunggu anggaran negara atau APBN untuk pembangunan awal,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).
Fernando menambahkan, investasi ideal berada di kisaran Rp1,3 miliar hingga Rp1,4 miliar agar kualitas layanan tetap terjaga dan usaha bisa berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar efisiensi tidak dilakukan secara berlebihan di bawah Rp1 miliar karena berpotensi menurunkan kualitas layanan serta mengganggu keberlangsungan kontrak.
“ARUN akan terus berada di sisi para mitra untuk memastikan berbagai kendala birokrasi dan hambatan teknis tidak melemahkan semangat mereka. Dalam pandangan ARUN, investasi ini menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat kecil,” tegas Fernando.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa sebelum makanan sampai ke meja siswa, pembangunan fasilitas SPPG sudah lebih dulu menciptakan dampak ekonomi. Ribuan pekerja seperti arsitek, teknisi, tukang bangunan, hingga jasa angkut lokal terlibat dalam proses pembangunan selama sekitar 60 hari kerja.
Dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat desa. Warung kecil, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha lokal ikut merasakan perputaran ekonomi dari aktivitas pembangunan tersebut.
“Hal ini menjadi bukti nyata bahwa ekonomi kerakyatan dapat bergerak bahkan sebelum anggaran negara benar-benar dikeluarkan,” ujarnya.
