JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Analis kebijakan Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra membuka kalkulator dan mengajak masyatakat mencermati ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hamdi menilai ekspansi SPPG Polri ini bukan lagi sekadar urusan pembangunan dapur, melainkan pengelolaan arus dana publik dalam skala sangat besar.
SPPG milik Polri dikelola bersama Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB). Yayasan ini merupakan organisasi sosial yang terafiliasi dengan kepolisian dan beranggotakan istri-istri anggota Polri.
“Jika target 1.500 SPPG Polri pada tahun 2026 tercapai, jaringan tersebut berpotensi mengelola dana sekitar Rp975 miliar hingga Rp1,125 triliun setiap bulan, atau Rp11,7 triliun hingga Rp13,5 triliun setiap tahun,” kata Hamdi dalam analisanya, Rabu (1/7/2026).
Hamdi menjelaskan, angka itu dihitung dari asumsi satu SPPG melayani 2.500 penerima manfaat selama 20 hari operasional per bulan. Dengan skema biaya Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi, satu SPPG mengelola sekitar Rp650 juta hingga Rp750 juta per bulan. Dalam setahun, satu fasilitas saja mengelola Rp7,8 miliar hingga Rp9 miliar.
Dalam rinciannya, Hamdi menyebut komponen dana tersebut terdiri dari bahan baku makanan Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan per SPPG, biaya operasional Rp150 juta per bulan per SPPG, serta insentif fasilitas Rp100 juta per bulan per SPPG.
“Artinya, setiap SPPG bukan sekadar dapur pelayanan, tetapi unit pengelola dana ratusan juta rupiah setiap bulan,” jelas Hamdi.
Berdasarkan data terbaru, kata Hamdi, Polri telah memiliki 1.415 SPPG, terdiri atas 828 SPPG telah beroperasi, 227 dalam tahap persiapan operasional, dan 360 masih dalam pembangunan. Jika seluruh 1.415 SPPG itu beroperasi penuh, dana yang berputar diperkirakan mencapai Rp919,75 miliar hingga Rp1,061 triliun per bulan, atau Rp11,04 triliun hingga Rp12,73 triliun per tahun.
Khusus 828 SPPG yang sudah beroperasi, nilai dana yang dikelola saat ini berpotensi mencapai Rp538,2 miliar hingga Rp621 miliar per bulan. Dalam setahun, nilainya mencapai Rp6,46 triliun hingga Rp7,45 triliun.
Dari jumlah itu, biaya bahan baku makanan mencapai Rp331,2 miliar hingga Rp414 miliar per bulan, biaya operasional Rp124,2 miliar per bulan, dan insentif fasilitas Rp82,8 miliar per bulan.
