Apa gunanya punya banyak pilihan pemasok jika pada akhirnya keputusan tetap harus “dikonsultasikan” ke Washington atau menunggu restu dari Donald Trump?
Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini tidak lagi sekadar masalah ekonomi. Ini adalah masalah kedaulatan.
Ketika keputusan strategis seperti impor energi harus mempertimbangkan apakah negara lain akan setuju atau tidak, maka kedaulatan itu pada dasarnya sudah tereduksi.
Kita mungkin memiliki bendera, pemerintahan, dan anggaran sendiri, tetapi dalam praktiknya, ada batas tak kasatmata yang tidak bisa dilanggar.
Pernyataan pejabat Pertamina itu bukan sekadar bocoran. Itu adalah pengakuan bahwa di balik semua retorika kemandirian, Indonesia masih bergerak dalam koridor yang ditentukan pihak lain.
Maka “pintu” dari Rusia dan Iran justru menampar kesadaran kita bahwa bahkan ketika peluang sudah terbuka, kita belum tentu bebas untuk mengambilnya.
Dan selama kenyataan ini tidak diakui secara jujur, semua pembicaraan tentang kedaulatan energi hanyalah omong kosong pemerintah. Karena kedaulatan yang harus meminta izin, pada akhirnya bukanlah kedaulatan—melainkan ketergantungan yang dipoles agar terlihat bermartabat.[***]
Penulis: Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER).
