Masalah substansialnya bukan lagi soal istilah “dipakai” atau tidak, tapi soal bagaimana kualitas bank kita sekarang.
Jika bank-bank kita merasa lebih nyaman jadi “penampung surat utang” daripada menjadi penggerak ekonomi produktif seperti pertanian atau manufaktur, maka pertumbuhan ekonomi riil bakal layu di tengah jalan.
Masyarakat yang seharusnya jadi target kesejahteraan justru malah makin terjepit karena akses modalnya “dimakan” oleh prioritas politik pemerintah.
Ini adalah paradoks yang mengerikan. Memberi makan gratis dengan cara membatasi ruang gerak ekonomi rakyatnya sendiri.
Belum lagi bicara soal risiko kepercayaan. Perbankan itu cuma soal trust. Begitu muncul selentingan bahwa dana nasabah mulai “diutak-atik” untuk program politik—meskipun secara teknis itu mekanisme intermediasi yang sah—masyarakat bisa saja panik.
Kalau orang-orang mulai menarik uang secara massal karena takut, biaya dana perbankan bakal meroket dan stabilitas keuangan kita bisa goyang.
Pemerintah jangan main api dengan komunikasi yang abu-abu. Rakyat berhak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka simpan punya risiko terseret ke dalam ambisi fiskal yang berlebihan.
Evaluasi MBG ini harus dipelototi lewat tiga kacamata kritis. Pertama, apakah utang negara bakal meledak cuma demi program ini? Kedua, apakah bank kita masih berfungsi sebagai bank atau cuma jadi “kasir” pemerintah yang bikin kredit rakyat macet? Dan ketiga, apakah manfaat makanannya sebanding dengan biaya peluang yang hilang di sektor lain?
Kita tidak boleh silau hanya karena perut anak-anak kenyang, kalau ternyata harga yang harus dibayar adalah lesunya ekonomi nasional secara jangka panjang.
Jadi, jangan cuma terpaku pada fakta administratif bahwa dana nasabah tidak “disentuh”. Kita harus berani menggugat secara struktural bahwa ada keterkaitan sistemik yang berbahaya di sana.
Pertanyaan besarnya bukan lagi dari mana uangnya, tapi sejauh mana ambisi MBG ini akan mengorbankan stabilitas ekonomi dan akses finansial masyarakat luas. Jangan sampai demi sebuah program populer, kita malah merusak pondasi kesejahteraan yang sudah dibangun susah payah.
Penulis : Hamdi Putra (Forum Sipil Bersuara)
