“Undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa pejabat pemerintahan wajib menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan,” tulis Hamdi.
Konflik kepentingan dalam UU ini tidak hanya dimaknai sebagai adanya intervensi langsung, tetapi juga mencakup kondisi di mana terdapat hubungan pribadi—termasuk hubungan keluarga—yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keputusan.
Lebih jauh, Hamdi menerangkan bahwa UU No. 30 Tahun 2014 mengharuskan pejabat yang berada dalam situasi konflik kepentingan untuk mengundurkan diri atau tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi mengalami cacat administratif, khususnya cacat prosedural.
Dengan demikian, apabila keterkaitan antara pejabat yang memiliki kewenangan verifikasi dengan pengelola SPPG yang terafiliasi secara keluarga benar adanya, maka tidak hanya menimbulkan persoalan etik dan tata kelola, tetapi juga berpotensi memasuki ranah pelanggaran hukum administrasi.
“Situasi ini menempatkan BGN pada titik krusial antara konsistensi menjalankan aturan internal yang telah ditetapkan sendiri, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang lebih luas,” tulis Hamdi.
Tanpa klarifikasi yang transparan dan langkah korektif yang tegas, ungkap Hamdi, kondisi ini berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara para mitra serta menggerus kepercayaan publik terhadap program MBG yang memiliki skala anggaran sangat besar.
“Oleh karena itu, diperlukan penjelasan terbuka, evaluasi independen, serta penegakan aturan tanpa pengecualian untuk memastikan bahwa prinsip integritas, objektivitas, dan akuntabilitas benar-benar dijalankan, tidak hanya dalam norma, tetapi juga dalam praktik,” pungkas Hamdi.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak BGN. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati juga belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait informasi ini.[zul]
