NARASI bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi “kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia” runtuh ketika seluruh angka dihitung secara utuh dan proporsional menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Di balik propaganda Rp55,3 triliun serapan anggaran, Rp1 triliun per hari perputaran uang, 1,8 juta pekerja, dan 27 ribu dapur SPPG, kontribusi riil MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ternyata diperkirakan hanya sekitar 0,17–0,22 persen.
BPS mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi motor utama ekonomi dengan kontribusi 2,94 persen terhadap pertumbuhan nasional. Sementara seluruh konsumsi pemerintah (bukan hanya MBG) hanya menyumbang 1,26 persen. Investasi nasional (PMTB) menyumbang 1,79 persen.
Namun pemerintah mencoba membangun persepsi seolah MBG adalah penyelamat ekonomi nasional.
Padahal ketika dihitung, serapan MBG Rp55,3 triliun hingga 31 Maret 2026 hanya setara 0,89% dari total PDB Triwulan I-2026.
Bahkan kontribusi proporsional MBG melalui jalur konsumsi pemerintah diperkirakan hanya sekitar 0,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah juga mencoba membangun ilusi psikologis melalui narasi “Rp1 triliun per hari”. Namun angka ini pada dasarnya hanyalah bentuk lain dari belanja MBG yang sudah tercermin dalam konsumsi pemerintah. Menghitungnya kembali sebagai kontribusi ekonomi baru justru menciptakan perhitungan ganda.
Dalam statistik PDB, uang yang berputar di pekerja, pedagang pangan, distribusi, logistik, dan operasional dapur sudah masuk ke dalam rantai konsumsi pemerintah maupun aktivitas ekonomi turunannya.
Karena itu, klaim bahwa Rp1 triliun per hari otomatis menjadi tambahan pertumbuhan ekonomi adalah manipulasi persepsi yang tidak sesuai dengan metode perhitungan PDB nasional.
Pemerintah juga mengklaim Rp117 miliar per hari mengalir kepada 1,8 juta pekerja. Namun ketika dibagi, nilainya hanya sekitar Rp65 ribu per pekerja per hari atau sekitar Rp1,3 juta–Rp2 juta per bulan.
Ini menunjukkan bahwa “penyerapan tenaga kerja besar-besaran” dalam MBG sebenarnya bertumpu pada pekerjaan berupah sangat rendah. Yang tercipta bukan transformasi ekonomi kelas menengah, melainkan perluasan kerja informal murah yang bergantung penuh pada APBN.
