FAKTANASIONAL.NET – Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka 5,61 persen belakangan ini memicu tanda tanya besar.
Melalui sebuah penjelasan komprehensif di akun Facebook pribadinya, Darmadi Durianto membongkar ketidaksinkronan antara data statistik dengan realitas pahit di lapangan. Alih-alih merayakan kemajuan, sektor riil justru memperlihatkan pesimisme dalam menyerap dana perbankan.
Menurut Darmadi, anomali ekonomi ini sangat kentara pada laju kredit perbankan yang hanya tumbuh sekitar sembilan persen.
Padahal, persentase pertumbuhan di atas 5,5 persen idealnya mampu mendongkrak laju kredit hingga 12 sampai 14 persen. Indikator paling mengkhawatirkan adalah menumpuknya pinjaman yang belum ditarik debitur (undisbursed loan) dengan total menembus Rp2.527 triliun.
Rincian fantastis ini mencakup BCA sebesar Rp464 triliun, Bank Mandiri Rp284 triliun, dan lonjakan ekstrem di BNI sebesar Rp90 triliun—meroket hingga lebih dari 60 persen.
Keengganan pengusaha mengambil risiko ekspansi ini sangat beralasan bila merujuk pada Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur periode April 2026 yang terkontraksi di level 49,1.
Angka di bawah batas 50 tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pabrik sedang menahan kapasitas produksi akibat melemahnya pesanan.
Ironi semakin nyata saat nilai tukar Rupiah terperosok hingga Rp17.450 per dolar AS. Jika fondasi ekonomi benar-benar kuat, mata uang garuda seharusnya ikut terapresiasi.
Selain itu, pesimisme masyarakat tergambar jelas dari anjloknya Indeks Keyakinan Konsumen dari 127 menjadi 122,9.
Di akar rumput, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus merangkak naik, operasional pabrik tekstil melambat, ritel sepi pengunjung, dan pelaku UMKM menjerit karena margin makin menipis.
Menyikapi fenomena kontradiktif ini, Darmadi mengingatkan bahwa angka statistik yang terlihat memukau namun rapuh secara fundamental sangatlah berbahaya.
Oleh karena itu, ia secara tegas mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera memberikan klarifikasi menyeluruh terkait data tersebut, agar kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional tidak berujung runtuh.[dit]
