Oleh: HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
TRANSFORMASI digital yang digaungkan Korlantas Polri melalui penerapan nasional e-BPKB mulai 2027 semestinya menjadi momentum modernisasi pelayanan publik.
Namun di balik narasi percepatan digitalisasi Regident kendaraan bermotor, justru muncul pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih serius.
Apakah negara sedang membangun sistem pelayanan yang aman dan transparan, atau justru sedang menciptakan satu titik kerentanan nasional baru yang dampaknya dapat meluas ke sektor ekonomi, keamanan data, hingga hak privasi masyarakat?
Pernyataan Korlantas mengenai penerapan penuh e-BPKB secara nasional menggambarkan ambisi besar untuk menggantikan seluruh sistem administrasi kendaraan berbasis fisik menjadi digital.
Dalam narasi resmi, sistem ini diklaim akan mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, mempermudah integrasi dengan lembaga pembiayaan, dan mengurangi potensi pemalsuan dokumen kendaraan.
Di atas kertas, gagasan tersebut terdengar modern dan progresif. Akan tetapi, justru karena skalanya sangat besar dan menyangkut data kepemilikan kendaraan seluruh rakyat Indonesia, proyek ini tidak bisa hanya dipandang sebagai inovasi administratif biasa.
Digitalisasi Regident sesungguhnya berarti memusatkan seluruh data kendaraan nasional ke dalam satu ekosistem digital terintegrasi. Di dalamnya terdapat identitas pemilik kendaraan, histori kendaraan, data transaksi, mutasi, pembiayaan leasing, hubungan dengan perbankan, hingga potensi integrasi dengan sistem identitas nasional lainnya.
Dengan kata lain, negara sedang membangun super database kepemilikan kendaraan nasional dalam satu sistem yang akan menjadi tulang punggung administrasi kendaraan Indonesia di masa depan.
Di titik inilah kekhawatiran publik menjadi sangat relevan. Semakin besar integrasi data yang dibangun, semakin besar pula dampak apabila sistem mengalami kebocoran, peretasan, manipulasi, atau penyalahgunaan kewenangan dari dalam.
Indonesia sendiri belum memiliki rekam jejak yang meyakinkan dalam perlindungan data publik. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat berkali-kali menyaksikan kebocoran data institusi negara dalam skala besar.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan apabila data kependudukan dan berbagai sistem strategis negara saja pernah bocor, apa jaminan bahwa e-BPKB nasional akan benar-benar aman?
Kekhawatiran ini bukan paranoia. Dalam berbagai kasus kebocoran sistem digital modern di dunia, ancaman terbesar justru sering bukan berasal dari peretas eksternal, melainkan dari insider access.
Operator sistem, vendor teknologi, administrator server, atau pihak tertentu yang memiliki hak akses khusus sering kali menjadi titik paling rentan dalam sebuah infrastruktur digital besar.
Ketika seluruh kepemilikan kendaraan nasional dipusatkan dalam satu sistem, maka satu celah kecil saja dapat berdampak sangat besar terhadap jutaan masyarakat.
Selain itu, proyek digitalisasi nasional seperti e-BPKB otomatis menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap teknologi dan vendor pengelola sistem.
Publik hingga hari ini belum memperoleh penjelasan yang transparan mengenai siapa pihak yang sebenarnya membangun ekosistem digital tersebut. Siapa pemegang source code utama? Siapa pengelola infrastruktur server? Siapa penyedia chip RFID dan integrasi perangkat? Apakah sistem ini sepenuhnya dikendalikan negara atau terdapat ketergantungan besar terhadap vendor tertentu?
Pertanyaan ini sangat penting karena pengalaman di banyak sektor menunjukkan bagaimana proyek digital pemerintah sering terjebak dalam vendor lock-in.
Ketika satu vendor menguasai sistem inti selama bertahun-tahun, negara akhirnya kehilangan posisi tawar dan menjadi tergantung pada pihak tertentu untuk maintenance, pengembangan, pembaruan sistem, hingga keamanan siber.
Dalam situasi seperti itu, proyek digitalisasi tidak lagi menjadi alat pelayanan publik, melainkan berubah menjadi ekosistem bisnis jangka panjang yang terus menyedot anggaran negara.
