Dalam pernyataan itu, mereka turut menyinggung dugaan kedekatan sejumlah pihak dalam kegiatan tersebut dengan aktivitas ilegal di sektor pertambangan. Mereka meminta adanya klarifikasi terbuka dan sikap tegas dari institusi negara agar bebas dari konflik kepentingan.
Cipayung Plus Kalbar juga menyoroti keterlibatan institusi kepolisian dalam rangkaian kegiatan Pro Liga. Mereka menilai fokus aparat penegak hukum seharusnya diarahkan pada penanganan persoalan seperti pertambangan tanpa izin, konflik agraria, narkotika, serta kejahatan lintas batas.
“Fokus pada kegiatan seremonial merupakan bentuk pergeseran prioritas,” tulis mereka.
Sebagai tindak lanjut, Cipayung Plus Kalbar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Pro Liga Kalimantan Barat periode 2024–2026.
Mereka meminta audit dilakukan secara independen dan hasilnya dibuka kepada publik guna menjamin transparansi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Di sisi lain, mereka menilai Pro Liga belum memberikan dampak nyata terhadap masyarakat maupun ekonomi lokal. Minimnya akses publik, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemberdayaan UMKM lokal menjadi sorotan dalam evaluasi mereka.
Cipayung Plus Kalbar menegaskan sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik di Kalimantan Barat.
“Jika tuntutan ini tidak direspons secara serius, maka Cipayung Plus Kalimantan Barat siap mengambil langkah-langkah lanjutan sebagai bentuk tekanan demokratis,” demikian pernyataan mereka.
(Tim)
