“Nah, tahun 2023 saya juga berangkat haji, tapi bukan sebagai Timwas. Ada persoalan-persoalan yang cukup serius terkait mobilisasi jemaah kita ketika di puncak haji tersebut. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada begitu,” ujarnya.
Dorong Penguatan Koordinasi dan Mitigasi Kesehatan
Guna mencegah berulangnya rapor merah masa lalu, Timwas DPR mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga secara instan. Pengaturan jadwal keberangkatan bus, distribusi armada transportasi, hingga jalur evakuasi medis bagi jemaah sakit harus dirancang secara terukur dan cepat tanggap.
Timwas DPR berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan mitigasi risiko berjalan efektif, terutama di titik-titik yang rawan mengalami kepadatan ekstrem. Rieke berharap, pelayanan haji tahun ini dapat melompat lebih baik melalui manajemen tahapan ibadah yang tertib.
“Harapannya lebih baik lagi pelayanan kepada jemaah Indonesia dari Indonesia sendiri tentunya, untuk mengatur bagaimana mereka bisa melakukan tahapan-tahapan haji dengan baik,” tutur politisi perempuan tersebut.
Selain karut-marut transportasi, Timwas juga menyoroti aspek kesehatan. Kombinasi aktivitas fisik yang menguras energi dan cuaca ekstrem di Arab Saudi menjadi ancaman nyata, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan disabilitas. Keterlambatan penanganan medis di tengah kepadatan massa dinilai berisiko fatal.
Sebagai penutup, Rieke menegaskan bahwa evaluasi total dari musim haji terdahulu adalah harga mati.
Baginya, indikator kesuksesan penyelenggaraan haji oleh negara tidak hanya diukur dari aspek syariat, melainkan juga dari sejauh mana negara hadir melindungi keselamatan jiwa warganya di Tanah Suci.
Baca Juga: MUI vs Kemenhaj terkait Penyembelihan Dam Haji di Tanah Air
