Kondisi Indonesia Jauh Lebih Kuat Dibanding Krisis 1997–1998
Pemerintah menilai situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dan lebih baik dibandingkan saat menghadapi krisis moneter tahun 1997–1998 lalu.
Pada Februari 1998, stok beras pemerintah hanya tersisa 893 ribu ton akibat hantaman El Nino dan gagal panen massal, yang memaksa pemerintah melakukan impor besar-besaran di tengah anjloknya nilai tukar rupiah dan inflasi yang menembus di atas 70 persen.
Kini, kondisinya justru berbalik total. Cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 5 jutan ton, produksi nasional mengalami surplus, dan impor beras medium praktis telah dihentikan. Kondisi prima ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi Indonesia dalam menghadapi gejolak global.
“Seknow setiap ada krisis apa pun kondisi apa pun pasti ada plus minus. Sekarang di mana kecerdasan kita memanfaatkan situasi ini. Katakanlah bawang putih ada pengaruhnya, tetapi berapa komoditas kita ekspor,” terangnya.
Berdasarkan perkembangan terbaru neraca pangan nasional, dari 11 komoditas strategis yang dikelola pemerintah, sebanyak 8 komoditas kini telah mencapai status swasembada atau tidak lagi membutuhkan impor reguler.
Kedelapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan sawit. Bahkan, impor jagung pakan tercatat telah dihentikan total sejak tahun 2025 karena produksi dalam negeri melimpah.
Akselerasi Swasembada dan Strategi Hilirisasi Pangan
Kendati demikian, pemerintah tidak tinggal diam dan terus mempercepat upaya swasembada untuk komoditas yang masih bergantung pada pasar luar negeri, seperti bawang putih dan kedelai.
Untuk bawang putih, strategi yang dijalankan meliputi kewajiban tanam bagi para importir, penguatan benih nasional, serta pengembangan kawasan produksi baru.
Sementara untuk kedelai, pemerintah memperluas areal tanam berbasis korporasi petani, melakukan optimasi lahan, menggunakan benih unggul, dan memperkuat kemitraan dengan industri pangan nasional.
Selain mengejar swasembada, fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat hilirisasi komoditas pangan dan perkebunan. Tujuannya agar Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah (raw material). Hilirisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk mendongkrak nilai tambah ekspor sekaligus membentengi ekonomi nasional dari tekanan eksternal.
Saat ini, komoditas seperti kelapa, kakao, kopi, mete, lada, dan sawit terus didorong untuk diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi.
Sebagai contoh konkret, nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini berada di angka Rp20–26 triliun per tahun. Melalui hilirisasi menjadi produk olahan seperti virgin coconut oil (VCO), santan industri, coconut milk, charcoal, hingga pangan olahan, nilainya diproyeksikan melonjak hingga Rp60 triliun dalam jangka panjang.
Sawit juga menjadi bukti sukses hilirisasi, di mana mayoritas ekspornya kini sudah berbentuk produk turunan seperti biodiesel, oleokimia, margarin, dan minyak goreng.
Pada akhir keterangannya, Mentan Amran menegaskan bahwa Indonesia kini tidak sekadar bertahan dari gejolak global, melainkan sedang membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.
Ketika desa mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan hasil tani diolah dengan baik di dalam negeri, penguatan dolar justru berubah menjadi peluang emas untuk memperluas pasar ekspor dan memperkokoh ekonomi nasional.
Baca Juga: Hadapi Kemarau, Kementan Dorong Teknologi AWD: Hemat Air 20% Tanpa Kurangi Hasil Padi
