Tak hanya itu, CBA juga menyoroti anggaran pencetakan sertifikat yang menurutnya memiliki variasi harga cukup mencolok.
Menurut Jajang, pada Mei 2026 dialokasikan anggaran sekitar Rp120 juta untuk pencetakan sertifikat. Sementara pada tahun 2025, total anggaran sertifikasi disebut mencapai Rp3,9 miliar.
“Yang paling aneh adalah harga satuan pencetakan sertifikat berbeda-beda. Ada yang murah, ada juga yang mahal,” ujarnya.
Ia memaparkan, pada tahun 2026 terdapat harga pencetakan sertifikat sebesar Rp4.750 per lembar, Rp10 ribu per lembar, Rp11.548 per lembar, hingga Rp14.250 per lembar.
Sedangkan pada tahun 2025, harga satuan sertifikat disebut berkisar Rp5 ribu per lembar, Rp10 ribu per lembar, hingga Rp15 ribu per lembar.
Jajang menyindir adanya dugaan ketidakwajaran dalam penentuan harga tersebut. Namun ia mengaku pesimistis aparat penegak hukum akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Tidak usah dicurigai atau menyebut ini lahan korupsi. Karena aparat hukum seperti Kejaksaan Agung atau KPK pasti takut berhadapan dengan orang-orang MPR,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak MPR RI terkait kritik dan sorotan yang disampaikan CBA tersebut.
