“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan baru industri data center di Asia. Kita mempunyai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, posisi geografis strategis, kebutuhan komputasi yang terus melonjak karena perkembangan artificial intelligence, serta dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kompetitif,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia) ini juga menyoroti persoalan shipping line yang selama ini menjadi salah satu titik lemah ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap kapal asing untuk angkutan ekspor-impor membuat biaya logistik tinggi dan devisa terus mengalir keluar.
Biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran lebih dari 14 persen terhadap PDB dan menjadi tantangan besar bagi efisiensi perdagangan nasional. Persoalan tersebut diperparah oleh lamanya waktu tunggu pelabuhan, lemahnya integrasi rantai pasok, serta minimnya utilisasi galangan kapal domestik.
“Selama angkutan laut ekspor-impor masih didominasi pihak asing dan tata kelola perdagangan belum transparan, maka keuntungan ekonomi nasional akan terus bocor. Kita memerlukan pembenahan menyeluruh mulai dari pelabuhan, kepabeanan, sistem ekspor, hingga penguatan armada nasional,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembenahan tata kelola perdagangan dan pengetatan pengawasan ekspor komoditas strategis.
Menurut Bamsoet praktik manipulasi dokumen ekspor, under-invoicing, transfer pricing, serta penempatan keuntungan di luar negeri telah lama menjadi sumber kebocoran ekonomi nasional. Kebijakan penguatan pengawasan melalui sistem ekspor yang lebih terintegrasi dan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dinilai sebagai langkah untuk mengembalikan manfaat perdagangan kepada perekonomian nasional.
“Setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam harus memberikan dampak bagi pembangunan nasional. Negara tidak boleh kehilangan ruang fiskal karena manipulasi perdagangan atau lemahnya pengawasan. Pembenahan shipping line, penguatan industri maritim, dan pembangunan data center harus menjadi satu paket transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri dan ekonomi digital yang berdaulat,” pungkas Bamsoet.
