FPK mendesak agar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) turun gunung menelusuri aktor intelektual di balik skandal tersebut.
FPK secara spesifik mendorong penyidik untuk berani memeriksa pihak-pihak dari unsur legislatif yang dicurigai bermain di proses persetujuan anggaran.
Selain kasus SDI, demonstran juga mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan manipulasi di tubuh PDAM Kabupaten Barito Kuala. Transparansi absolut menjadi harga mati yang diminta agar tidak ada tebang pilih dalam memberangus mafia anggaran.
Di akhir demonstrasi, dokumen tuntutan resmi diterima langsung oleh Bambang Trihatmodjo mewakili Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, yang berjanji akan meneruskan berkas tersebut ke meja pimpinan.
Aksi berani FPK Kalsel ini nyatanya menuai dukungan moral dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, H Akhmat Husaini SH MA.
Pria yang akrab dipanggil H Usai tersebut menilai demonstrasi jalanan ini adalah wujud nyata kontrol sosial publik demi tata kelola pemerintahan yang bersih dari garong uang negara.
“Ini sinyal bahwa masyarakat kita belum apatis. Jangan sampai penegakan hukum hanya galak ke pelaksana teknis kelas teri, sementara otak utama pencuri anggaran jutru tidur nyenyak di luar sana,” pungkas H Usai merestui perjuangan tersebut.[dit]
