Akibatnya, belasan kilometer akses vital hancur berantakan dan rawan longsor, mengancam keselamatan anak-anak sekolah serta mobilitas ekonomi masyarakat setempat.
Ironisnya, instansi berwenang terkesan saling melempar tanggung jawab. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, mempertanyakan pembiaran aparat pasca-program pelebaran jalan TMMD 108 Kodim 1006/MTP pada tahun 2020.
Menanggapi hal ini, Komandan Kodim 1006/Banjar, Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, membantah telah memfasilitasi penambang dan mengklaim tak memiliki wewenang penindakan hukum.
Di sisi lain, Kasi Humas Polres Banjar, AKP Alfian Noor, justru mengaku belum mengetahui keberadaan aktivitas ilegal tersebut.
Pihak pemerintah daerah, melalui Anggota DPRD Abdul Razak dan Kabag Adpem Heru Setiawan, menyatakan kewenangan mereka hanya sebatas menertibkan tonase kendaraan di jalan kabupaten.
Di pasar gelap, komoditas ini tetap menggiurkan. Dinamisator Jatam Kaltim, Mustari Sihombing, membongkar praktik pencucian di mana batu bara ilegal dicampur ke dalam stockpile perusahaan resmi di kawasan Kilometer 71.
Sindikat ini mengeksploitasi celah pengawasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) demi menekan biaya produksi, membiarkan kelestarian alam Banjar hancur tak bersisa.[dit]
