FAKTANASIONAL.NET – Kalau ada penghargaan untuk program pemerintah yang paling sering muncul di berita selain cuaca dan harga cabai, mungkin MBG sudah menang berkali-kali. Program yang awalnya dijual sebagai penyelamat gizi bangsa itu kini berubah menjadi serial drama nasional dengan genre campuran: komedi, horor, thriller politik, dan sedikit sentuhan misteri ala film detektif yang penjahatnya sudah lewat depan kamera tetapi penonton disuruh menebak-nebak.
Dalam podcast di kanal Mahfud MD Official, publik kembali diajak melihat bagian mesin negara yang biasanya ditutup terpal. Hasilnya cukup membuat orang bertanya-tanya, apakah yang bocor hanya anggaran, atau logika juga ikut menguap?
Cerita bermula dari dugaan korupsi MBG yang disebut gila-gilaan. Uang ratusan triliun mengalir dari pusat ke daerah seperti sungai besar saat musim hujan. Namun ketika sampai ke rakyat, alirannya berubah menjadi tetesan infus. Mahfud mengungkap, di banyak tempat, alat dapur justru lebih banyak dibeli daripada makanan yang masuk ke perut rakyat. Seolah-olah tujuan program ini bukan memberi makan manusia, melainkan menyejahterakan panci, wajan, dan kompor.
Yang lebih menarik lagi adalah cerita tentang SPPG. Disebutkan, satu titik bisa memerlukan “uang titipan” sekitar Rp100 juta. Masalahnya, titiknya bukan satu atau dua. Jumlahnya mencapai 27.000. Jika angka itu benar, kalkulator pun bisa mendadak minta cuti karena kelelahan menghitung.
Menurut Feri Latuhihin, kebutuhan yang masuk akal sebenarnya berada di kisaran 6 sampai 7 triliun rupiah. Kalau mau dibuat lebih mewah, 20 triliun pun masih terlihat elegan. Namun entah lewat rumus matematika dari galaksi mana, angkanya bisa membengkak ke kisaran 300 triliun lebih. Di sinilah teori konspirasi rakyat mulai bekerja lembur. Sebab muncul cerita tentang proyek yang dititipkan kepada kerabat istana, saudara pejabat, ibu pejabat, hingga anggota DPR. Bahkan disebut ada 41 nama yang ditemukan dalam ponsel mantan Wakil Kepala BGN.
Yang membuat kisah ini makin satir adalah fakta sejarah. Pada tahun 1900, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan aturan Reglemen 321melarang pejabat dan keluarganya ikut proyek pemerintah. Ente bayangkan, setelah lebih dari satu abad merdeka, rakyat malah sedang membandingkan etika pengelolaan proyek dengan pemerintahan kolonial. Ini seperti murid yang sudah lulus kuliah tetapi mencontek PR anak SD.
Di saat isu MBG bergulir seperti bola salju dari puncak gunung, mahasiswa di berbagai kota mulai turun ke jalan. Makassar bergerak, Surabaya bergerak, kampus-kampus lain ikut bersuara. Tuntutannya bukan hanya soal MBG, melainkan juga kebocoran APBN, kenaikan harga, perluasan peran aparat di wilayah sipil, hingga kontroversi UU Polri. Menariknya, di sisi lain muncul kelompok pendukung yang tetap berteriak agar program berjalan terus. Alasannya sederhana dan sulit dibantah. Di daerah miskin, bantuan Rp6.000 sampai Rp8.000 tetap terasa sebagai bantuan. Ketika orang lapar, teori ekonomi kalah oleh sepiring nasi.
Mahfud mengingatkan, dua suara itu sama-sama harus didengar. Demokrasi bukan lomba teriak. Namun suasana menjadi unik ketika ada pihak mendatangi kampus sambil membawa semangat kompetisi politik masa lalu. Mahasiswa sedang protes malah diajak mengingat siapa menang dan siapa kalah dalam pemilu. Rasanya seperti pasien datang ke rumah sakit karena demam, lalu dokter malah memamerkan piala futsal.
Belum selesai urusan MBG, publik dikejutkan kabar penahanan Roy Surya dan Dr. Tifa pada pagi-pagi buta terkait dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi. Secara hukum, polisi memang punya dasar karena ancaman pasal yang digunakan melebihi enam tahun. Namun secara logika publik, muncul pertanyaan sederhana: mengapa prosesnya terasa seperti operasi memburu bandar narkoba internasional? Bukankah inti persoalannya justru pembuktian apakah ijazah itu asli atau tidak?
Di titik ini, aroma konspirasi mulai tercium oleh sebagian orang. Ada yang menduga kegaduhan soal ijazah perlu segera dipadamkan sebelum mengganggu agenda politik tertentu. Benar atau tidak, itu tentu harus dibuktikan di pengadilan. Namun publik kini menunggu satu hal penting: apakah yang dibuktikan lebih dulu adalah kebohongan para terdakwa, atau keaslian dokumen yang diperdebatkan?
Lalu datang babak yang lebih absurd. Ada laporan yang menyeret Tio Ardianto, bahkan ada usulan agar Mahfud ikut diperiksa karena dianggap menikmati parodi dan tertawa bersama Rocky Gerung. Negeri ini tampaknya sedang bereksperimen mencari batas baru hukum pidana. Jika tertawa saat menonton parodi bisa menjadi masalah hukum, maka jutaan penonton YouTube mungkin harus mulai menyiapkan koper untuk antre masuk penjara.
Di penghujung pembahasan, Mahfud menyoroti UU Polri. Ia mengaku pernah terlibat dalam tim reformasi dan berbagai rekomendasi sudah disusun serius. Namun ketika undang-undang akhirnya lahir, hasilnya justru dianggap berlawanan dengan semangat reformasi yang dibicarakan sejak awal. Muncul cerita tentang tokoh politik yang menemui Presiden menjelang pengesahan. Apakah Presiden tidak mengetahui detailnya atau justru sedang “dikerjain”, Mahfud tidak memastikan. Tetapi pertanyaan itu kini mengambang di udara seperti drone tanpa operator.
Maka lengkaplah gambaran negeri ini. Program makan bergizi yang dibayangi dugaan korupsi raksasa, demonstrasi yang terus membesar, penahanan kontroversial terkait ijazah, laporan hukum karena tertawa, dan reformasi yang katanya reformasi tetapi hasilnya membuat reformasi sendiri bingung mengenali wajahnya. Indonesia akhirnya seperti pertunjukan sirkus raksasa. Penonton tertawa karena lucu, lalu beberapa detik kemudian sadar bahwa tiket pertunjukan itu dibayar dari pajak mereka sendiri.[Jam]
