FAKTANASIONAL.NET – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat mempertanyakan ketiadaan alokasi bantuan sosial dari pemerintah provinsi dalam rapat harian di Pontianak pada Selasa (30/6/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Sekretariat Jalan Gusti Hamzah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PWNU Kalbar Syarif.
Agenda strategis ini secara khusus membahas klarifikasi terkait mandeknya aliran dana hibah untuk PWNU Kalbar yang memicu tanda tanya di kalangan warga Nahdliyin.
Syarif menegaskan bahwa organisasinya selama ini aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Ketiadaan dukungan finansial dari pemerintah daerah ini dinilai berbanding terbalik dengan kontribusi nyata organisasi keagamaan tersebut dalam pembangunan daerah.
“NU merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang selama ini terus berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, muncul pertanyaan dari warga Nahdliyin mengapa dalam beberapa tahun terakhir PWNU Kalbar tidak memperoleh alokasi dana hibah bansos dari pemerintah daerah,” ujar Syarif.
Pihak pengurus merasa perlu meluruskan isu di ruang publik akibat beredarnya kabar burung mengenai penerimaan kucuran dana sosial tersebut.
“Untuk itu, kami memandang perlu klarifikasi, karena pernah ada rumor yang menyatakan bahwa PWNU telah dapat kucuran Bansos dari Pemda Kalbar, padahal tidak pernah ada dalam empat tahun terakhir ini,” sambungnya.
Organisasi masyarakat ini memastikan telah mengikuti seluruh prosedur administrasi pengajuan proposal bantuan sesuai mekanisme ketetapan pemerintah sejak tahun 2023.
Syarif menyebut pihaknya bahkan sempat memperbarui proposal permohonan pada Oktober 2025 sesuai arahan gubernur agar dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
Namun hingga memasuki pertengahan tahun 2026 pencairan bantuan dana hibah untuk PWNU Kalbar tersebut belum juga menunjukkan titik terang realisasi.
Kondisi krisis pendanaan ini secara langsung berdampak menghambat berbagai program organisasi termasuk rencana renovasi fisik bangunan sekretariat yang menjadi pusat kegiatan.
Pihak pengurus pada akhirnya hanya mendesak adanya kebijakan yang proporsional bagi seluruh organisasi kemasyarakatan tanpa meminta perlakuan istimewa apa pun.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami harapkan adalah adanya keadilan dan perhatian yang proporsional terhadap seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan yang selama ini berkontribusi nyata bagi Kalimantan Barat,” kata Syarif.
(*Red)
