FAKTANASIONAL.NET – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Syarif secara tegas menepis rumor yang menyebut organisasinya telah menerima dana hibah dari pemerintah provinsi pada Selasa (30/6/2026).
Klarifikasi mengenai ketiadaan penyaluran bantuan sosial Pemprov Kalbar tersebut disampaikan langsung dalam agenda Rapat Harian Tanfidziyah di Sekretariat PWNU Kalbar Kota Pontianak.
Syarif memastikan bahwa tidak ada satu pun aliran dana hibah pemerintah yang masuk ke rekening organisasinya sejak empat tahun terakhir.
“Untuk itu, kami memandang perlu klarifikasi, karena pernah ada rumor yang menyatakan bahwa PWNU telah dapat kucuran Bansos dari Pemda Kalbar, padahal tidak pernah ada dalam empat tahun terakhir ini,” sambungnya.
Pihak pengurus mengaku heran dengan mandeknya realisasi bantuan tersebut mengingat Nahdlatul Ulama selalu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial di lapangan.
“NU merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang selama ini terus berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, muncul pertanyaan dari warga Nahdliyin mengapa dalam beberapa tahun terakhir PWNU Kalbar tidak memperoleh alokasi dana hibah bansos dari pemerintah daerah,” ujar Syarif.
PWNU Kalbar padahal menegaskan telah mematuhi seluruh mekanisme pengajuan proposal secara administratif sejak tahun 2023 silam.
Organisasi keagamaan ini juga sudah memperbarui permohonan pada Oktober 2025 lalu agar masuk ke dalam postur anggaran perubahan atas arahan gubernur.
Tersendatnya kucuran bantuan sosial Pemprov Kalbar ini membuat rencana renovasi sekretariat yang menjadi pusat koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpaksa tertunda.
Syarif berharap pemerintah provinsi segera membuka ruang dialog konstruktif terkait transparansi mekanisme pembagian dana hibah agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dinilai sangat vital dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami harapkan adalah adanya keadilan dan perhatian yang proporsional terhadap seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan yang selama ini berkontribusi nyata bagi Kalimantan Barat,” kata Syarif.
PWNU Kalbar memastikan akan tetap berkomitmen untuk mendukung penuh program kemajuan daerah meski saat ini tidak mendapat dukungan operasional dari pemerintah.
“Kami tetap berkomitmen mendukung pembangunan Kalbar melalui berbagai program keagamaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, kami berharap terbangun komunikasi yang lebih baik sehingga seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
(*Red)
