FAKTANASIONAL.NET – Langkah tegas diambil oleh Center for Budget Analysis (CBA) terkait penanganan perkara korupsi di lingkungan Bea Cukai yang masih menyisakan tanda tanya besar.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dijadwalkan menyambangi kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin, 6 Juli 2026, untuk mengajukan permohonan evaluasi resmi.
Fokus utama aduan ini adalah transparansi penyidikan yang dinilai berjalan timpang pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 lalu.
Dalam keterangannya pada Ahad (5/7/2026), Uchok menegaskan bahwa inisiatif lembaganya bukan bertujuan mengintervensi teknis penyidikan.
Sebaliknya, CBA menyoroti adanya pola penanganan yang dianggap tebang pilih. Sorotan tajam diarahkan pada klaster 20 perusahaan forwarder atau importir yang sebelumnya telah diperiksa oleh KPK di berbagai pelabuhan.
Hingga saat ini, status hukum puluhan perusahaan tersebut masih mengambang dan belum ada kejelasan publik mengenai peran mereka dalam jaringan korupsi tersebut.
“Ada yang dibuka terang-terangan, namun ada yang masih disembunyikan. Status mereka apakah sekadar saksi pembanding atau bagian dari jaringan yang lebih luas, belum dijelaskan secara terbuka,” ujar Uchok.
Ketidakjelasan inilah yang memicu kekhawatiran publik mengenai akuntabilitas penyidikan di lembaga antirasuah tersebut.
Melalui pengaduan yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2019, CBA mendesak Dewas KPK untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Evaluasi yang diminta tidak hanya terbatas pada kinerja teknis penanganan perkara, tetapi juga mencakup aspek kepatutan etik.
Menurut CBA, langkah ini sangat krusial untuk memastikan proses hukum di sektor kepabeanan berjalan objektif, transparan, dan terbebas dari praktik yang menciderai kepercayaan masyarakat.
CBA berharap Dewas KPK segera mengambil tindakan konkret agar akar masalah korupsi di lingkungan Bea Cukai dapat terungkap secara menyeluruh tanpa ada bagian yang tersisa dari radar hukum.[dit]
