FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama Aliansi Sopir menandatangani kesepakatan berisi lima poin utama untuk memberantas berbagai bentuk penyalahgunaan solar bersubsidi pada Selasa (7/7/2026).
Dokumen kesepakatan bersama tersebut lahir sebagai langkah konkret untuk merespons memuncaknya keluhan para pengemudi angkutan barang terkait lambannya pasokan bahan bakar daerah.
Salah satu poin paling krusial dalam perjanjian itu adalah pelibatan perwakilan kelompok sopir sebagai mitra resmi Satuan Tugas Pengawasan tingkat kabupaten.
Sinergi terbaru ini bertujuan mewujudkan sistem penyaluran energi subsidi negara yang jauh lebih transparan sekaligus terbebas dari praktik percaloan pihak luar.
Tim satuan tugas juga diwajibkan untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya oknum aparat maupun petugas lapangan yang menjadi bagian dari jaringan mafia penyalahgunaan solar bersubsidi.
Pengawasan ketat serupa juga akan mulai diberlakukan secara masif terhadap skema distribusi pasokan bahan bakar khusus bagi kelompok nelayan pesisir.
Guna menindaklanjuti seluruh resolusi tersebut pemerintah daerah berencana memanggil para pemilik stasiun pengisian bahan bakar dalam sebuah rapat pada pekan depan.
“Ingat 15 Juli kita akan adakan rapat bersama Aliansi Sopir Mempawah, kepala desa yang di desanya ada SPBU juga saya harapkan hadir, Satgas juga saya minta hadir sehingga kita dapat menemukan kesepakatan bersama,” kata Bupati Mempawah Erlina.
Para pimpinan kewilayahan tingkat desa diwajibkan turut memantau secara langsung komitmen operasional stasiun penyalur energi di wilayah kerja mereka masing-masing.
“Bila sudah diundang pengelola SPBU tidak hadir, maka akan kita segel sementara. Karena kita butuh masyarakat supaya tenang, jangan sampai ada demo-demo lagi, karena yang didemo bukan SPBU, tapi Pemerintah Kabupaten Mempawah,” tegasnya.
Koordinator Lapangan Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah Umar Faruq Noer menyambut positif hasil audiensi tertulis yang telah dicapai bersama pemerintah daerah tersebut.
“Soal kesepakatan hari ini, mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Bupati,” ujarnya.
Kalangan pekerja jasa angkutan darat berharap seluruh komitmen ini dapat segera dieksekusi agar kelancaran kegiatan logistik tidak lagi terhambat antrean.
(*Red)
