Kejar Target 4 Juta Anak Sekolah, Kemensos Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tetap Hati-Hati Soal Anggaran

FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan percepatan implementasi Program Sekolah Rakyat akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama dalam tata kelola dan penggunaan anggaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi dari jajaran Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Pria yang akrab disapa Jabo ini menjelaskan, Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai langkah strategis pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kendati dituntut bergerak cepat, ia mengingatkan aturan main dan mekanisme internal Kemensos tidak boleh ditabrak.

"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," tegas Jabo.

Baca Juga: Tenggat Waktu Proyek Sekolah Rakyat Singkawang Ditargetkan Rampung Akhir Agustus 2026

Oleh karena itu, Jabo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat demi kelancaran program pengentasan kemiskinan ini.

Salah satu yang menjadi sorotan seriusnya adalah ketertiban administrasi lahan, khususnya bagi Kabupaten Aceh Singkil yang bersiap membangun fasilitas fisik.

"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” kata Wamensos, yang langsung direspons dengan anggukan kesiapan oleh Bupati Singkil, Safriadi Oyon.

Progres Daerah: Subulussalam Hampir Rampung, Indragiri Hulu Genjot Data

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Subulussalam, Rasyid, melaporkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan sangat positif dan kini telah memasuki fase akhir.

"Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen," ungkap Rasyid.

Ia menambahkan, demi mengejar target penyelesaian pada 14 Juli mendatang, percepatan pembangunan dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pekerja yang bersiaga secara bergantian (sistem shift).

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora, memaparkan tantangan pelayanan sosial di areanya, mulai dari keterbatasan sarana penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Meski begitu, pihaknya kini tengah fokus memperkuat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) lewat verifikasi lapangan oleh operator desa.

“Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” urai Rika.

Rika juga mengapresiasi dukungan Kemensos terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Talang Mamak.

Lebih lanjut, Pemkab Indragiri Hulu kini tengah menyiapkan lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk masuk ke Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Program ini nantinya akan diintegrasikan langsung dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).

Pusat Buka Pintu Kolaborasi Seluas-luasnya

Merespons berbagai laporan dan usulan dari daerah tersebut, Wamensos Agus Jabo kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh kepada daerah yang memiliki komitmen kuat dalam menghapus kemiskinan.

"Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi," pungkas Jabo.

Baca Juga: CBA Desak KPK Selidiki Proyek Pengadaan Komputer Rp84,9 Miliar di Kemensos