FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah menargetkan penyelesaian proyek Sekolah Rakyat Singkawang yang berlokasi di Kelurahan Sagatani selambat-lambatnya pada akhir Agustus 2026.
Target waktu ini kembali ditegaskan setelah Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menginspeksi lokasi pengerjaan bangunan fisik pada Minggu (5/7/2026).
Pengerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya tersebut saat ini dilaporkan baru menyentuh angka 80 persen.
“Alhamdulillah, hari ini saya meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Sagatani, Kota Singkawang. Berdasarkan laporan dan hasil pemantauan di lapangan, progres fisik pembangunannya telah mencapai sekitar 80 persen,” ujar Norsan.
Penyelesaian proyek Sekolah Rakyat Singkawang ini sangat mendesak mengingat bangunan tersebut merupakan bagian dari program pendidikan pemerintah pusat.
Fasilitas ini nantinya harus segera menjadi tempat belajar definitif bagi para siswa yang selama ini terpaksa meminjam gedung BLKI Pontianak.
“Insyaallah akhir Agustus seluruh pekerjaan dapat diselesaikan. Setelah itu, siswa-siswi jenjang SD, SMP, dan SMA yang saat ini masih belajar di BLKI Pontianak akan dipindahkan ke Sekolah Rakyat di Sagatani agar dapat belajar dengan fasilitas yang lebih representatif,” jelasnya.
Proses serah terima bangunan kepada pihak pengelola dijadwalkan berlangsung pada awal September 2026 apabila tidak ada penundaan teknis dari pihak kontraktor.
“Mudah-mudahan awal September sudah dapat kita serahterimakan dan mulai dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran,” tambahnya.
Turut hadir dalam pengecekan lapangan tersebut adalah Wali Kota Singkawang beserta istri gubernur, Erlina, untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi kontrak.
Program pendidikan ini dirancang khusus untuk mengakomodasi anak-anak dari kelompok masyarakat sekitar agar mendapatkan akses sekolah yang layak.
Keterlambatan penyelesaian proyek ini nantinya akan berdampak langsung pada nasib siswa yang masih menempati bangunan sementara di kota lain.
Oleh karena itu pihak pelaksana proyek dituntut untuk mempercepat sisa pekerjaan 20 persen dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.
Masyarakat menuntut agar janji penyelesaian infrastruktur dasar ini dapat terealisasi secara tepat waktu tanpa mengorbankan standar keselamatan dan kualitas bangunan.
(*Red)
