FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana menjadikan Kalimantan Barat sebagai lokasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional pada Selasa (14/7/2026).
Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan Kompetensi ASN di Kalbar melalui berbagai terobosan program yang inovatif.
Aba Subagja menilai inovasi metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sangat adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Saya melihat Kalbar memiliki semangat yang luar biasa dalam membangun SDM aparatur. Pengembangan kompetensi sekarang tidak lagi terbatas pada pelatihan konvensional, tetapi juga melalui berbagai forum diskusi dan pembelajaran daring yang bisa diikuti banyak orang,” tuturnya.
Keberhasilan inovasi digitalisasi pembelajaran secara fleksibel tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan model percontohan tata kelola bagi daerah lain di seluruh Indonesia.
Penyelenggaraan agenda pendidikan kepemimpinan tingkat nasional di wilayah ini diyakini akan semakin mengukuhkan posisi daerah tersebut sebagai pusat rujukan aparatur sipil negara.
“Kalau nanti Pelatihan Kepemimpinan Nasional diselenggarakan di Kalbar, pesertanya bisa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini akan semakin mengangkat nama BPSDM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional,” jelasnya.
Pemerintah pusat menekankan bahwa program pengembangan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan mutlak diperlukan guna mendukung penerapan sistem manajemen talenta birokrasi masa depan.
Peningkatan Kompetensi ASN di Kalbar juga ditekankan tidak lagi hanya sekadar bertujuan formalitas untuk memenuhi prasyarat administrasi pengisian suatu jabatan struktural tertentu.
“Pelatihan Kepemimpinan Nasional bukan sekadar memenuhi syarat jabatan, tetapi membentuk kompetensi manajerial ASN. Sertifikat kompetensi itu nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi maupun seleksi jabatan sehingga pemerintah memiliki talenta-talenta terbaik untuk menggerakkan birokrasi,” pungkasnya.
(*Red)
