BAIK.. Menyala Kopdes ku..
Untuk saat ini bisa di bilang “Kipas Angin Lebih Berisik daripada Penjelasan Pemerintah.”
Sebetulnya masyarakat hanya menjaga jangan sampai “MBG Tersingkap Terbitlah Kopdes.”
Saya juga bingung, apakah kalian juga bingung, jika sama, maka kita sama-sama bingung.
Sangat-sangat cukup ‘Mega Korupsi’ dalam program makan bergizi gratis menjadi alasan masyarakat mengawasi penuh atas Kopdes ini. Maka sebetulnya pemerintah harus belajar dari itu juga agar suatu hal yang sama tidak terulang kembali.
Yah.. tentu ini untuk membuat masyarakat kembali yakin dengan pemerintah, terkecuali pemerintah buta tuli kepada masyarakat.
Sebenarnya dalam sebuah negara, yang paling mahal bukanlah proyek bernilai triliunan rupiah. Yang paling mahal adalah hilangnya kepercayaan publik.
Polemik mengenai dugaan pengadaan jutaan kipas angin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memperlihatkan satu kenyataan yang berulang, apalagi dengan rapat di DPR yang menggantung dengan harga satu kipas angin belasan juta.
Lebih baik tidak usah rapat jika ujungnya menggantung masyarakat, dan membuat isu-isu yang berkembang makin tidak terkendali.
Hal ini tentu bukan semata angka yang membuat rakyat gelisah, melainkan sunyinya penjelasan ketika pertanyaan mulai bermunculan.
Publik tidak sedang mempersoalkan kipas angin. Mereka sedang mempertanyakan logika di balik setiap rupiah yang keluar dari kas negara.
Sebab uang negara bukanlah milik kementerian, bukan milik pejabat, dan bukan pula milik pemerintah. Uang negara adalah amanah rakyat yang hanya dititipkan untuk dikelola.
Sayangnya, terlalu sering para pejabat merasa cukup dengan mengatakan, “Itu bukan kewenangan kami,” atau “Kami tidak tahu.”
Kalimat-kalimat seperti itu mungkin menyelesaikan tanggung jawab administratif, tetapi tidak pernah menyelesaikan kegelisahan publik.
Bukankah pemerintahan dibangun untuk memberi kepastian, bukan menambah kebingungan?
Setiap kali muncul polemik anggaran, respons yang lahir hampir selalu seragam. Ada yang saling melempar tanggung jawab.
Ada yang berlindung di balik prosedur. Ada pula yang memilih diam, berharap isu akan tenggelam oleh berita berikutnya.
Padahal, diam bukanlah strategi komunikasi. Diam hanyalah ruang kosong yang segera diisi oleh spekulasi.
Ironisnya, sebagian pejabat tampak lebih cepat membela citra institusi daripada menjelaskan substansi persoalan.
