Absurdnya lagi, kata Askar, kalau pengelolaan diserahkan kepada sekolah atau komunitas kecil, maka aliran uang sekitar Rp6 juta per dapur setiap hari tidak lagi terkonsentrasi di kelompok besar. Pesona ekonomi politiknya bisa langsung buyar. Ia menyebut model ini sebagai corporate welfare berkedok omprengan, subsidi justru lebih menguntungkan pemain besar dari masyarakat kecil.
Yang lebih membuat orang mengangkat alis, menurut Askar, pengelola SPPG disebut-sebut mampu mencapai balik modal hanya dalam waktu sekitar enam bulan. Itu lebih cepat dari menunggu durian berbuah. Kalau keuntungan datang secepat itu, siapa yang rela menutup pintu dapurnya?
Lalu muncul cerita yang bikin pembaca garuk-garuk kepala. Salah satu contoh yang diangkat adalah pencatatan harga telur yang disebut bisa berada di atas Rp30.000 per kilogram, padahal harga pasar disebut jauh lebih rendah. Wak, kalau begitu itu bukan telur ayam lagi. Mungkin telur dinosaurus yang baru digali dari dasar bumi, atau telur emas peninggalan kerajaan kuno. Selisih harga sekecil apa pun, kalau dikalikan ribuan dapur setiap hari, nilainya bisa berubah menjadi angka yang membuat kalkulator ikut demam.
Yang paling menggelitik justru ada di ujung cerita. Menurut kritik Askar, tiga kelompok yang paling paham kebutuhan gizi anak, yakni orang tua, guru, dan petugas posyandu, justru tidak diberi peran besar dalam menentukan menu maupun mengelola anggaran. Alasannya dipertanyakan. Sebab, jika mereka ikut menghitung, bisa saja muncul perdebatan, biaya makanan bergizi diperkirakan hanya sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per anak, sementara dana yang dialokasikan berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Di sinilah kontroversinya semakin panas. Selisih anggaran itulah yang dipertanyakan ke mana arahnya. Kritik-kritik seperti ini membuat program MBG terus menjadi bahan diskusi publik. Di satu sisi, tujuannya mulia: memberi makan anak-anak Indonesia. Di sisi lain, muncul tuntutan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan.
Karena pada akhirnya, dapur memang tempat memasak. Tetapi kalau dapur sudah berubah menjadi simbol kekuasaan, maka yang diperebutkan bukan lagi sekadar nasi, melainkan kendali atas uang, pengaruh, dan masa depan sebuah program raksasa.
Penulis: Rosadi Jamani
