“Kasus dia itu menunjukkan bahwa seorang yang dianggap reformer pun, karena tidak punya basis politik dan ekonomi, akan terserap juga ke dalam vortex oligarki,” ujar Vedi.
Vedi menambahkan bahwa langkah-langkah resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik yang dimulai pada era Jokowi turut membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, yang menurutnya semakin mempercepat proses resentralisasi tersebut lewat sejumlah kebijakan yang bersifat sentralistis.
Sebelum kuliah umum Vedi Hadiz, acara diawali sambutan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana. Ia mengingatkan bahwa peristiwa Kudatuli menjadi akselerator gerakan reformasi, membuka jalan bagi pluralisme politik, sekaligus menunjukkan mahalnya harga kebebasan sipil yang dinikmati masyarakat hari ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir memberikan sambutan. Ia mengaku memiliki utang secara politik kepada peristiwa Kudatuli karena jalan politik yang ia tempuh hingga menjadi Wakil Gubernur Jakarta dibuka oleh keberanian korban peristiwa 27 Juli 1996.
“Kudatuli belum selesai, setidaknya dalam tiga hal. Yang pertama, keadilan belum selesai,” kata Rano Karno.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang turut hadir dalam rangkaian peringatan tersebut mengumumkan rencana peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026 mendatang.
“PDI Perjuangan juga akan mengadakan khususnya kegiatan pada tanggal 27 Juli 2026 nanti berupa peresmian suatu monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara itu tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi,” kata Hasto.
Ia menilai peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi momentum penting bagi bangsa untuk merefleksikan praktik kekuasaan yang otoriter dan anti-kritik.
“30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter itu ketika dibiarkan, maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan,” tuturnya.
