“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden mengungkapkan, proses digitalisasi program bansos saat ini telah memangkas biaya pengurusan dokumen yang sebelumnya mencapai Rp150 ribu menjadi gratis.
Saat ini digitalisasi telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi, menjangkau sekitar 1 juta keluarga dari target 12,5 juta keluarga.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” pungkas Prabowo.
Baca Juga: Bansos Rp20 Triliun Cair: Target Kemensos Tuntas Maret 2026
