FAKTANASIONAL.NET — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proses verifikasi dan validasi data penerima perlindungan sosial (Perlinsos) akan terus berjalan secara berkesinambungan.
Langkah ini dilakukan meski Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melayangkan pujian atas efektivitas realisasi sistem perlindungan sosial Indonesia.
Sosok yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah merampungkan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) bersama pemerintah daerah.
Proses ini ditargetkan tuntas dalam kurun waktu satu bulan ke depan guna mendukung penguatan sistem penyaluran berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2026).
Baca Juga: Tingkatkan Akurasi Data Bansos, Kemensos Gandeng GoTo Terapkan Teknologi Deteksi Wajah
Selain pembenahan data, Kemensos tengah mematangkan opsi perubahan metode penyaluran bansos.
Saat ini, simulasi tengah dilakukan untuk memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif kanal distribusi, mendampingi kanal resmi yang selama ini berjalan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Gus Ipul menjelaskan, ke depan penyalur dimungkinkan membuka layanan di koperasi tersebut.
Bahkan, Kemensos sedang mengkaji skema agar bansos dapat dibelanjakan langsung di lokasi guna mendorong roda perekonomian di tingkat desa.
Langkah konsolidasi data dan inovasi penyaluran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Dalam sidang tersebut, Presiden menyebut Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia sebagai fondasi menuju target nol persen kemiskinan.
Presiden Prabowo memaparkan cakupan program kesejahteraan tahun 2026 di bawah koordinasi Kemensos yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat rentan.
Program Keluarga Harapan (PKH) mengalirkan bantuan Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1 hingga 4.
Selain itu, program Sekolah Rakyat memfasilitasi pendidikan berasrama senilai Rp4 juta per siswa per bulan bagi 44.635 siswa desil 1 dan 2.
Pemerintah juga mengalokasikan Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 83.357 penerima manfaat hingga Rp2,4 juta per tahun, Program Pemberdayaan Sosial untuk 15.000 penerima, serta Bantuan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebesar Rp10 juta per penerima untuk 2.810 orang.
Rangkaian bantuan tersebut dilengkapi dengan deretan program strategis lainnya, mulai dari Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, FLPP, bantuan bencana, subsidi energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Meski memuji capaian tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya akurasi dan integrasi data lintas sektor agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan efisien bagi masyarakat.
