Pemerintah dapat menunjukkan data mengenai luas hutan yang berhasil dilindungi, konflik agraria yang berhasil diselesaikan, pencemaran yang berhasil dikurangi, serta perusahaan yang diberi sanksi apabila terbukti merusak lingkungan.
Dengan demikian, perdebatan tidak perlu berhenti pada pertarungan narasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Pemerintah mempunyai angka. LSM mempunyai kritik. Masyarakat mempunyai pengalaman langsung.
Ketiganya seharusnya dipertemukan.
Di media sosial, kritik terhadap pemerintah juga memperlihatkan kecenderungan masyarakat semakin kritis terhadap hubungan antara pidato dan kenyataan. Sebagian diskusi warganet menuntut agar pemerintah tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga menjelaskan persoalan yang belum terselesaikan.
Percakapan publik mengenai kebakaran hutan, misalnya, menunjukkan perhatian terhadap tanggung jawab pemerintah dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan.
Di sinilah kritik sosial mempunyai fungsi penting.
Pemerintah tidak harus menjawab semua kritik dengan membantah. Ada kritik yang justru dapat digunakan sebagai alat audit sosial.
Jika pemerintah yakin program pembangunan telah berjalan benar, jawabannya sederhana: buka datanya.
Jika lingkungan membaik, tunjukkan indikatornya. Jika konflik agraria menurun, tunjukkan angkanya. Jika masyarakat semakin sejahtera, tunjukkan perubahan pendapatan dan kualitas hidupnya.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya diminta percaya kepada pidato.
Masyarakat dapat memeriksa sendiri apakah pidato tersebut sesuai dengan kenyataan.
Dan mungkin itulah ukuran paling sehat dari demokrasi: pemerintah boleh menyampaikan keberhasilan, masyarakat boleh mempertanyakannya, lalu data menjadi hakimnya. (*)
