“Ini menunjukkan bahwa Presiden memahami bahwa karhutla bukan persoalan sektoral. Penanganannya membutuhkan sinergi TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh stake holder,” kata Yayan.
Menurutnya, pola koordinasi seperti itu penting karena karhutla memiliki dampak luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap Keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi dan kualitas kehidupan warga.
Selain respons cepat, SMART Indonesia juga memberikan apresiasi terhadap sikap Presiden Prabowo yang meminta agar setiap pelanggaran hukum terkait karhutla ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi Yayan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Upaya pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Pemadaman itu penting, tetapi penegakan hukum juga sangat penting. Kalau memang ditemukan unsur pelanggaran hukum, harus diproses sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban kabut asap dan kerusakan lingkungan sementara penyebabnya tidak pernah disentuh secara serius,” tegasnya.
Ia menilai, instruksi tersebut memperlihatkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekaligus memberikan pesan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat.
Kami juga mengapresiasi semua pihak dan seluruh stake holder terkait dalam pencegahan dan pemadaman Karhutla, yayan juga mengajak semua pihak mari kita bersatu padu dan bersama-sama mencegah terjadinya karhutla demi kelesatrian lingkungan dan keselamatan jiwa.
