Sedangkan Gugum Ridho Putra mundur sebagai Ketua Umum PBB, Pelaksana Tugas (Plt) dijabat oleh Yuri Kemal Fadlullah, yang merupakan putra Yusril Ihza Mahendra. PBB sempat pula mengalami dualisme kepengurusan. Tapi setelah mundurnya Gugum Ridho Putra, berarti PBB benar-benar berada di tangan Yuri Kemal Fadlullah, putranya Yusril Ihza Mahendra.
Jadi, bagaimana pula diharapkan partai-partai ini melakukan kritik terhadap politik dinasti, kalau mulai dari partai besar, menengah, dan kecil, melakukan praktik politik yang sama? Bahkan, PBB peralihan Ketua Umumnya dari keponakan ke anak kandung, dari pemilik atau katakanlah simbol partai itu sendiri.
Tidak ada masalah dengan dinasti politik. Asal tak melanggar Konstitusi. Toh, dibanyak negara, termasuk negara maju sekalipun, dinasti politik itu hal yang biasa dan berlaku. Apa salahnya Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Kira-kira begitulah alasannya. Maka publik terpaksa harus menerima ini sebagai kenyataan hari ini dan sekaligus kenyataan sejarah. (ERIZAL)
