Sutarto mengingatkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial apabila tidak diantisipasi dengan baik, terutama bila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga beras. Oleh karena itu, kepastian hukum, tata kelola ekonomi yang baik, serta konsistensi dan transparansi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas perekonomian nasional, termasuk dalam rantai pasok beras dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum PERPADI menegaskan bahwa koordinasi lintas institusi dan transparansi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan harga beras. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Bulog, Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dunia usaha (termasuk penggilingan padi), dan akademisi perlu diperkuat melalui pemantauan kondisi ekonomi dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan, spekulasi, dan manipulasi harga.
Di sisi lain, Sutarto mendorong penguatan iklim investasi melalui kepastian hukum dan stabilitas keamanan, disertai kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas sektor riil, dan penguatan daya beli masyarakat. Bagi sektor perberasan, prioritas kebijakan mencakup revitalisasi penggilingan padi (akses pembiayaan, peningkatan teknologi, fasilitas pengeringan), stabilisasi harga gabah–beras, optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan dan distribusi, serta pengendalian impor yang disesuaikan dengan kondisi stok dan produksi nasional. Pengembangan beras fortifikasi juga perlu didorong dengan memperhatikan kesiapan industri, ketersediaan bahan baku, standar mutu, harga, dan daya serap pasar.
Di akhir keterangannya, Sutarto Alimoeso menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga, respons kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, perlindungan sosial yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, ketahanan pasokan beras, dan ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
