Sorotan menjadi semakin relevan karena telegram tersebut juga menempatkan delapan perwira yang sebelumnya bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) ke sejumlah posisi penting di Polri.
Di antaranya, Brigjen Agus Dwi Hermawan yang sebelumnya bertugas di BNN ditempatkan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim, dan Brigjen Roy Hardi Siahaan menjadi Kapolda Jawa Tengah.
Dokumen yang sama mencatat total delapan perwira eks-BNN masuk dalam rangkaian mutasi tersebut dan memperoleh penempatan baru di lingkungan Polri.
Penempatan delapan perwira eks-BNN memang tidak dapat serta-merta disebut sebagai favoritisme hanya karena mereka pernah berada dalam institusi yang sebelumnya dipimpin Suyudi.
Namun justru karena mutasi dilakukan dalam skala sangat besar dan hanya sehari setelah pelantikan, Kapolri berkepentingan menjelaskan kriteria penempatan tersebut secara terbuka agar tidak berkembang persepsi bahwa kedekatan penugasan sebelumnya memiliki bobot lebih besar dibanding sistem merit.
Kapolri memiliki kewenangan melakukan promosi dan rotasi untuk menjaga efektivitas organisasi. Namun semakin cepat dan semakin luas sebuah mutasi dilakukan, semakin besar pula kebutuhan akan penjelasan yang dapat diuji secara objektif.
Penjelasan tersebut penting bukan untuk menghambat kewenangan Kapolri, tetapi untuk memastikan bahwa pengisian jabatan strategis di institusi sebesar Polri tidak menimbulkan persepsi bahwa pergantian kepemimpinan identik dengan pergantian lingkaran kekuasaan.
Perbandingan dengan mutasi perdana Listyo Sigit memperjelas persoalan tersebut. Listyo melakukan mutasi setelah sekitar 22 hari dengan cakupan relatif terbatas, sedangkan Suyudi melakukan perubahan terhadap 88 perwira hanya sehari setelah pelantikan.
Fakta itu sendiri sudah cukup untuk menuntut penjelasan yang terang mengenai dasar, proses dan pertimbangan profesional di balik mutasi tersebut.
Polri membutuhkan kesinambungan kelembagaan yang lebih kuat daripada kepentingan personal seorang Kapolri.
Setiap perwira yang ditempatkan pada posisi strategis harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kapasitas, pengalaman dan kebutuhan organisasi.
Karena itu, semakin besar mutasi dilakukan pada hari-hari pertama kepemimpinan, semakin kuat pula alasan bagi Kapolri untuk membuka dasar objektifnya kepada publik agar kepercayaan terhadap profesionalisme dan independensi Polri tetap terjaga.
*Jakarta, 4 Oktober 2026*
*HAMDI PUTRA*
*Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)*
