FAKTANASIONAL.NET – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membutuhkan pendekatan yang melampaui pemadaman konvensional. Tantangan utamanya adalah mengubah informasi titik api menjadi tindakan cepat, mengarahkan sumber daya ke lokasi paling berisiko, menjamin pasokan air, serta memastikan panas sisa tidak memicu kebakaran kembali.
Solusinya terletak pada rekayasa sistem yang menyatukan teknologi, personel, peralatan, komunikasi, logistik, dan kewenangan lembaga dalam satu operasi terpadu dengan sasaran terukur.
Indonesia telah memiliki modal teknis untuk membangun sistem tersebut. Polri melaporkan penggunaan drone termal, mesin pompa, pompa apung, pompa portabel, kendaraan Armoured Water Cannon (AWC), kendaraan tangki, serta inovasi penanganan gambut berupa pipa undercooling dan formula berbasis Methyl Ester Sulfonate (MES).
TNI juga telah mendukung penanganan karhutla melalui operasi darat dan water bombing menggunakan helikopter H225M Caracal di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kemampuan tersebut menjadi fondasi integrasi, tetapi kesiapan, kapasitas, keselamatan, dan efektivitas setiap alat tetap perlu diperiksa berdasarkan kondisi operasi yang sebenarnya.
Dari perspektif teknik elektro, persoalan ini dapat dipecahkan melalui prinsip sistem kendali, instrumentasi, telemetri, pemrosesan data, optimasi sumber daya, dan kendali umpan balik. Sistem mengukur kondisi lapangan, mengolah informasi, menentukan tindakan, mengirimkan kebutuhan kepada unsur pelaksana, kemudian memeriksa hasilnya.
Dengan mekanisme tersebut, teknologi tidak berhenti sebagai alat dokumentasi, melainkan menjadi instrumen untuk mempercepat keputusan, mengurangi pengerahan yang tidak tepat, dan memperbaiki hasil pemadaman berdasarkan bukti.
Kerangka yang diusulkan adalah SIKAT-7, Sistem Integrasi Kendali Api Terpadu Tujuh Hari. Konsep ini menghubungkan kemampuan TNI, Polri, BNPB, BPBD, BMKG, Manggala Agni, pemerintah daerah, instansi sumber daya air, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. SIKAT-7 merupakan usulan arsitektur operasional, bukan program pemerintah yang telah ditetapkan.
Pelaksanaannya tetap mengikuti kewenangan dan struktur komando resmi, dengan pusat koordinasi yang menyatukan data, kebutuhan, status peralatan, permintaan dukungan, serta hasil verifikasi lapangan.
Tujuh hari diposisikan sebagai periode operasi intensif untuk memverifikasi titik prioritas, menekan api aktif pada sektor terpilih, memperkuat pasokan air, mendinginkan titik panas gambut, dan mengurangi risiko penyalaan ulang.
Target harus ditetapkan berdasarkan kondisi awal, luas wilayah, cuaca, akses, karakteristik gambut, serta kemampuan yang benar-benar tersedia. Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya personel atau alat yang dikerahkan, tetapi dari perubahan kondisi lapangan yang dapat diperiksa. Kerangka ini tidak menjanjikan seluruh karhutla Kalimantan selesai dalam satu minggu, melainkan menawarkan metode kerja yang lebih terukur, terpadu, dan dapat diaudit.
SIKAT-7: SISTEM KENDALI API BERBASIS DATA, SENSOR, DAN OPTIMASI OPERASI.
Langkah pertama adalah membangun pusat kendali operasional berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) yang mengintegrasikan data hotspot satelit, citra drone, laporan petugas, prakiraan cuaca BMKG, peta tutupan lahan, lokasi gambut, jaringan sungai dan kanal, akses jalan, sumber air, serta posisi dan kesiapan peralatan.
Setiap kejadian harus memiliki identitas digital yang memuat koordinat, waktu deteksi, sumber informasi, tingkat keyakinan, status verifikasi, kebutuhan alat, penanggung jawab, dan riwayat tindakan. Hotspot satelit harus diperlakukan sebagai indikasi yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis bahwa kebakaran aktif telah ditemukan. Data lama, laporan ganda, dan lokasi yang sudah diperiksa perlu ditandai agar tidak menghabiskan sumber daya.
Polri dapat mengoptimalkan drone yang tersedia untuk pemeriksaan awal, pemetaan perimeter kebakaran, dokumentasi perubahan kondisi, dan pemantauan titik rawan. Drone termal, apabila tersedia, dapat membantu mendeteksi anomali panas yang tidak mudah terlihat secara visual.
Namun, citra termal harus ditafsirkan oleh operator terlatih dengan mempertimbangkan vegetasi, kelembapan, jarak sensor, karakter permukaan, dan keterbatasan alat. Setiap penerbangan perlu menghasilkan data berkoordinat dan bertanda waktu yang dapat dibandingkan dengan pemeriksaan berikutnya.
Hasilnya menjadi dasar menentukan lokasi yang perlu diperiksa petugas darat, bukan pengganti verifikasi lapangan. Seluruh penerbangan harus mematuhi ketentuan ruang udara dan keselamatan operasi.
Sistem kendali perlu menyusun prioritas berdasarkan risiko terhadap manusia, potensi penyebaran api, kedekatan dengan permukiman dan fasilitas vital, keberadaan gambut, kondisi angin, akses, serta kebutuhan sumber daya. Model awal dapat menggunakan sistem penilaian berbobot untuk menentukan wilayah yang perlu ditangani lebih dahulu.
Setiap wilayah dinilai berdasarkan sejumlah faktor risiko, seperti jumlah titik panas, tingkat kekeringan gambut, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan ketersediaan sumber air. Setiap faktor diberi nilai dan bobot sesuai tingkat pengaruhnya. Nilai seluruh faktor kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor prioritas. Semakin tinggi skor suatu wilayah, semakin tinggi prioritas penanganannya. Bobot penilaian ditetapkan melalui kajian para ahli dan disempurnakan berdasarkan hasil pengujian di lapangan.
Sistem juga dapat membantu mengalokasikan pompa, kendaraan air, drone, dan tim berdasarkan waktu tempuh serta kebutuhan setiap sektor. Algoritma tersebut merupakan alat bantu keputusan, bukan pengganti penilaian petugas berwenang, terutama ketika keselamatan manusia terancam.
Lapisan komunikasi menghubungkan posko, kendaraan, tim darat, pusat pemantauan, dan sumber data. Jaringan seluler dapat digunakan jika tersedia, sedangkan radio komunikasi dan perangkat satelit dapat menjadi jalur cadangan sesuai kesiapan. Untuk pemantauan gambut, sensor suhu dan tinggi muka air dapat dihubungkan dengan pencatat data dan sistem telemetri.
Teknologi Internet of Things (IoT) dan LoRa dapat dipertimbangkan pada lokasi yang sesuai setelah jangkauan, konsumsi energi, gangguan sinyal, ketahanan perangkat, dan akurasi sensor diuji. Perangkat perlu menyimpan data secara lokal ketika jaringan terputus, memiliki sumber daya cadangan, dan menyediakan prosedur pelaporan manual. Sistem tidak boleh bergantung pada satu perangkat atau satu jaringan yang kegagalannya dapat memutus seluruh informasi operasi.
Pusat kendali harus menerapkan mekanisme kendali umpan balik. Setiap tindakan, mulai dari pengerahan personel hingga pengoperasian pompa, harus diikuti pemeriksaan hasil. Status kejadian dibedakan menjadi indikasi awal, api terkonfirmasi, dalam penanganan, pendinginan, padam terverifikasi, dan perlu pemeriksaan ulang. Waktu deteksi, verifikasi, keputusan, pengerahan, serta dimulainya tindakan dicatat secara konsisten.
Jika panas meningkat kembali atau asap ditemukan pada lokasi yang telah dinyatakan padam, kasus dibuka kembali untuk penanganan. Dengan mekanisme ini, dashboard berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang memungkinkan evaluasi kinerja dan koreksi strategi, bukan sekadar peta digital yang menampilkan banyak titik.
ARAHAN TEKNIS TNI, POLRI, DAN DUA PULUH UNSUR PENDUKUNG NASIONAL.
TNI perlu mengintegrasikan dukungan darat, transportasi, logistik, komunikasi, dan operasi udara sesuai penugasan serta kesiapan aset. Unsur darat dapat mendukung mobilisasi personel dan peralatan, distribusi pompa serta selang, dan pembukaan akses yang aman sesuai kewenangan. Unsur udara dapat melaksanakan pemantauan atau water bombing apabila pesawat, awak, cuaca, titik pengisian air, dan kondisi keselamatan memungkinkan.
Setiap misi udara harus terhubung dengan koordinasi petugas darat, memiliki sasaran yang jelas, dan diikuti pemeriksaan hasil. Helikopter H225M Caracal telah digunakan dalam operasi karhutla di kawasan IKN; pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan prosedur integrasi udara dan darat, tanpa menganggap seluruh aset TNI selalu tersedia di setiap sektor Kalimantan.
Polri perlu memetakan kesiapan drone, mesin pompa, pompa apung, pompa portabel, kendaraan AWC, kendaraan tangki, kendaraan angkut, dan personel Brimob maupun kewilayahan. Laporan kesiapan Polda Kalimantan Selatan pada September 2026 mencakup empat drone, 31 mesin pompa, lima pompa apung, lima pompa portabel, 16 kendaraan AWC, dan tujuh kendaraan tangki.
Angka ini merupakan laporan untuk wilayah tersebut, bukan total aset seluruh Kalimantan atau jaminan semua peralatan siap digunakan secara bersamaan. Setiap alat perlu dicatat berdasarkan kapasitas, kondisi teknis, operator, lokasi, bahan bakar, kebutuhan perawatan, dan waktu mobilisasi. Polri juga menjalankan fungsi pengamanan, dokumentasi kejadian, penyelidikan, serta penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran sesuai prosedur, tanpa menghambat prioritas pemadaman dan perlindungan warga.
Dua puluh unsur pendukung perlu diberi tugas operasional yang jelas. Pertama, BNPB mengoordinasikan penanganan lintas sektor sesuai struktur yang berlaku.
Kedua, BPBD provinsi. MENGHUBUNGKAN kebutuhan antarkabupaten dan mengonsolidasikan laporan.
Ketiga, BMKG menyediakan prakiraan cuaca, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta analisis atmosfer.
Keempat, Kementerian Kehutanan dan Manggala Agni mendukung pemadaman kehutanan, penilaian kondisi lahan, dan pemeriksaan sisa api.
Kelima, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mendukung pemantauan dampak lingkungan dan kualitas udara.
