FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami penggunaan dana siap pakai kebencanaan sebagai bagian dari materi penyidikan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyelidikan ini berfokus pada indikasi rasuah dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Operasi senyap tersebut berhasil mengamankan 14 orang dari beberapa titik berbeda di kawasan Jabodetabek pada Selasa (13/10/2026). Di antara pihak yang terjaring, terdapat unsur pejabat tinggi lembaga penanggulangan bencana tersebut, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) Rustian serta pejabat pembuat komitmen (PPK), selain pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik masih menelisik kaitan spesifik antara proyek pengadaan yang dimaksud dengan aliran dana darurat bencana tersebut.
“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi saat memberikan keterangan pers di Yogyakarta, Selasa.
Hingga saat ini, pihak lembaga antirasuah belum membeberkan secara detail jenis komoditas atau jasa yang menjadi fokus dalam kasus ini. Besaran anggaran maupun klaster bencana yang berkaitan dengan dana tersebut juga masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut.
Penyidik sedang mendalami apakah pengadaan bermasalah ini berhubungan dengan penanganan musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana alam di wilayah Sumatera, ataupun program penanggulangan lainnya.
Selain mendalami substansi pengadaan, tim penyidik juga menggali peran masing-masing individu yang telah diamankan untuk menentukan status hukum mereka.
“Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” ujar Budi.
Seluruh pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut telah diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan secara intensif guna mengungkap secara tuntas skandal dugaan korupsi tersebut.(sak)
