“Kalau bukti sudah jelas, kita akan mencabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” tegas Didik saat mengutip pernyataan Presiden.
Lebih lanjut, Didik menilai sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin operasional korporasi harus dikawal secara konsisten. Penegakan hukum ini, imbuhnya, wajib diterapkan secara adil tanpa memandang latar belakang maupun asal korporasi demi menjaga kedaulatan hukum nasional di hadapan sorotan negara-negara tetangga terkait polusi asap lintas batas.
Mengingat kompleksitas karhutla yang melibatkan faktor cuaca, karakteristik lahan gambut, hingga kepentingan ekonomi, pendekatan komprehensif menjadi harga mati.
“Tanpa ketegasan terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, siklusnya akan terus berulang,” tandas Didik.
Ia berharap arahan strategis ini segera dieksekusi secara serius dan tuntas agar siklus kebakaran hutan dapat diputus demi masa depan lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia.[sak]
