FAKTANASIONAL.NET – Instruksi tegas Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk potensi keterlibatan pihak korporasi, mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Partai Demokrat.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, merespons arahan langsung yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026. Dalam sidang tersebut, Kepala Negara dengan tegas menyatakan bahwa karhutla bukan semata-mata dipicu oleh faktor alam, melainkan indikasi kuat adanya unsur kesengajaan manusia.
Menurut Didik, langkah progresif Presiden yang mengkategorikan pembakaran hutan secara sengaja sebagai bentuk “terorisme lingkungan” sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan momentum krusial bagi aparat penegak hukum untuk bersikap tanpa kompromi.
“Ini sinyal kuat bahwa era setengah-setengah dalam penanganan Karhutla harusnya berakhir,” ujar Didik melalui akun X miliknya, Kamis (22/10/2026).
Ia menekankan bahwa bencana tahunan ini bukan sekadar persoalan ekologis belaka, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan serta kesehatan publik yang terpapar langsung oleh pekatnya kabut asap.
Sinergi Aparat dan Ancaman Pencabutan Izin Korporasi
Dalam arahannya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehutanan, TNI, hingga unsur intelijen untuk bergerak serentak mengusut tuntas akar permasalahan karhutla di lapangan. Komitmen kuat kepala negara juga dipertegas dengan ancaman sanksi terberat bagi perusahaan nakal.
