FAKTANASIONAL.NET – Retret jilid kedua Kabinet Merah Putih yang digelar di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026), memicu perdebatan mendalam mengenai arah kepemimpinan nasional.
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh itu menampilkan simbol-simbol disiplin, kekompakan, dan optimisme, namun di baliknya muncul pertanyaan kritis tentang efektivitas pendekatan komando dalam mengelola pemerintahan sipil yang kompleks, plural, dan berlandaskan otonomi daerah.
Pakar otonomi daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menilai retret tersebut lebih menyerupai glorifikasi kekuasaan dibandingkan forum evaluasi kebijakan yang substansial.
“Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, pendekatan yang terlalu kental dengan nuansa militeristik justru berpotensi menurunkan mutu pengambilan keputusan publik,” katanya, dikutip Kamis (8/1/2026).
Kabinet Komando dan Pola One Way Traffic
Menurut Prof. Djohermansyah, pola kerja Kabinet Merah Putih saat ini cenderung satu arah, di mana instruksi mengalir dari pucuk pimpinan ke bawah tanpa ruang dialog yang cukup.
“Model semacam ini mungkin efektif untuk konsolidasi cepat, namun lemah dalam menyerap masukan dari para pelaksana kebijakan yang bersentuhan langsung dengan persoalan lapangan,” ungkapnya.
Dalam kabinet yang beranggotakan lebih dari seratus orang, komunikasi dua arah menjadi semakin sulit. Padahal, fungsi utama kabinet bukan hanya menjalankan perintah presiden, tetapi juga memberikan masukan, kritik, serta alternatif kebijakan.
“Ketika ruang tersebut menyempit, kebijakan berisiko kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial dan administrasi pemerintahan,” ujar Prof. Djohermansyah.
Narasi keberhasilan yang ditampilkan secara nyaris sempurna, tanpa pengakuan terbuka atas kelemahan, dinilai tidak sehat dalam tradisi demokrasi. Kritik, tegasnya, seharusnya dipandang sebagai unsur penguat kebijakan, bukan ancaman.
Pemerintahan sebagai Ekosistem
Prof. Djohermansyah menegaskan bahwa pemerintahan modern tidak identik dengan presiden dan kabinet semata.
“Pemerintahan merupakan ekosistem yang melibatkan masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Ketika negara tampil seolah menjadi satu-satunya aktor pembangunan, partisipasi publik melemah. Dampaknya, legitimasi kebijakan menurun dan dukungan sosial menyempit, yang dalam jangka panjang justru menghambat pencapaian tujuan nasional.
