DEMI Indonesia yang baik dan sehatnya literasi Media Digital kita, pernyataan Kepala BGN Sudaryono soal medsos yang dikendalikan Robot, Oligarki, dan Koruptor mendominasi 60% dan katanya mereka tidak ingin Pemerintahan Prabowo berjalan baik dan terus menjabat.
Jadi saya bertanya-tanya:
Apakah Komdigi Tidak Bekerja untuk Mengawasi?
Apakah Komdigi Membiarkan Media Oligarki, Robot, dan Koruptor Merajalela?
Tentu, Komdigi harus bereaksi dan memberantas nya demi Kesehatan Media Digital Indonesia di Era Presiden Prabowo Subianto ini.
Ruang publik memang tidak pernah steril dari kritik. Justru kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap negaranya sendiri.
Pemerintah boleh membantah, pejabat boleh memberikan klarifikasi, dan pendukung pemerintah tentu memiliki hak untuk melawan narasi yang dianggap keliru.
Namun, ada satu hal yang seharusnya tidak boleh hilang dari perdebatan politik: bukti.
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial justru membuka pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar soal akun robot.
Sudaryono menyebut kemungkinan lebih dari 60 persen isi media sosial bukan berasal dari manusia.
Ia kemudian mengaitkan akun robot tersebut dengan oligarki dan koruptor yang disebut tidak menginginkan Prabowo terus memimpin Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Partai Gerindra dan kemudian beredar luas di media sosial.
“Namun sekarang ini mungkin 60 persen lebih itu isinya bukan orang, sehingga apa yang ramai di masyarakat kita ini kemudian ditentukan oleh yang bukan orang ini. Hari ini mau ramein apa itu kemudian yang bukan orang yang namanya robot,” kata Sudaryono.
Pernyataan tersebut sah menjadi bagian dari ruang politik. Tetapi ketika angka 60 persen disebut, publik berhak bertanya: dari mana angka itu berasal?
Apakah berdasarkan pemantauan Komdigi?
Apakah ada kajian forensik digital?
Platform mana yang dianalisis?
Berapa jumlah akun yang diperiksa?
Bagaimana metode membedakan akun manusia dengan bot?
Dan yang paling penting, apakah terdapat bukti yang menghubungkan akun-akun tersebut dengan oligarki atau koruptor tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Justru itulah fungsi kritik dalam negara demokrasi.
Komdigi Kemana?
Di titik inilah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi relevan untuk dimintai penjelasan.
Komdigi sendiri telah menunjukkan bahwa aktivitas bot dan akun tidak autentik memang merupakan persoalan nyata di ruang digital.
Pada Juni 2026, Komdigi mengungkap operasi spam judi online yang menggunakan akun tidak autentik dan mesin otomatis di berbagai platform media sosial.
