Anis Byarwati Ingatkan Pemerintah: Hati-hati Kelola Uang Negara

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET- Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, kembali menyoroti kondisi keuangan negara yang tengah mengalami tekanan. Dalam keterangannya pada Selasa (5/11/24), Anis mengungkapkan bahwa penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi yang signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Agustus 2024 baru mencapai 63,41% dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kontraksi sebesar 2,48%.

“Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir. Situasi ini menjadi peringatan bagi pemerintah baru agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan negara,” tegas Anis.

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa anjloknya penerimaan negara berdampak pada melebarnya defisit anggaran, yang hampir mencapai batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Anis mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong daya beli masyarakat.

“Pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja yang tidak produktif. Misalnya, dengan mengurangi studi banding ke luar negeri atau menunda proyek-proyek besar seperti IKN,” ujar Anis.

Legislator asal Jakarta I ini juga menyoroti data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menunjukkan kontraksi selama empat bulan berturut-turut. Penurunan PMI ini mengindikasikan adanya pesimisme di kalangan pelaku usaha.

“Pemerintah harus memberikan kebijakan yang mampu meyakinkan dunia usaha, terutama sektor manufaktur yang merupakan kontributor terbesar PDB Indonesia,” tegas Anis.

Anis menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat memberikan efek positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Anjloknya penerimaan negara dan kontraksi sektor manufaktur menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk mengatasi permasalahan ini. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR juga sangat penting untuk menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa. [dnl]