Fakta Nasional

Bupati Pekalongan Terjaring OTT KPK: Golkar Jateng Buka Suara Soal Bantuan Hukum

FAKTANASIONAL.NET - Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Pekalongan setelah Bupati Fadia Arafiq terjaring Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menanggapi hal ini, DPD Partai Golkar Jawa Tengah menyatakan sikap…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 04 March 2026 📖 1 menit
Bupati Pekalongan Terjaring OTT KPK: Golkar Jateng Buka Suara Soal Bantuan Hukum
/(foto:Tangkap Layar Instagram)
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Pekalongan setelah Bupati Fadia Arafiq terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal ini, DPD Partai Golkar Jawa Tengah menyatakan sikap resmi mereka.

Ketua DPD Golkar Jateng, Muhamad Saleh, menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh segala proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik KPK, dilansir pada 4 Maret 2026.

BACA JUGA: Perseteruan Hukum Memanas: KPK Laporkan Linda Susanti Terkait Pemalsuan Dokumen

Terkait posisi Fadia sebagai kader, Muhamad Saleh menjelaskan bahwa kejadian ini akan segera dilaporkan ke tingkat DPP Golkar untuk arahan lebih lanjut.

Mengenai pendampingan hukum, Golkar Jateng bersikap pasif namun siap sedia. Bantuan hukum hanya akan diberikan apabila ada permintaan resmi dari pihak Fadia Arafiq.

Saat ini, partai berlambang pohon beringin tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan 1x24 jam untuk menentukan langkah strategis berikutnya.

BACA JUGA: KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Semarang

Insiden ini menjadi pukulan bagi internal partai, mengingat Fadia merupakan tokoh yang cukup berpengaruh di wilayahnya. Muhamad Saleh mengungkapkan rasa prihatinnya dan berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kader Golkar lainnya untuk tetap menjaga integritas.

Fokus utama partai saat ini adalah menjaga kondusivitas organisasi sambil memantau perkembangan status hukum yang ditetapkan oleh lembaga antirasuah di Jakarta.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK