Dua Program Unggulan Presiden Prabowo Dinilai Bebani APBN 2026
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Seknas Fitra menyoroti dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto—Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 80.000 Koperasi Merah Putih—sebagai potensi ancaman terhadap keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN…
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Seknas Fitra menyoroti dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto—Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 80.000 Koperasi Merah Putih—sebagai potensi ancaman terhadap keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Meski telah menyerap ratusan triliun rupiah, kedua program ini dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menunjukkan total utang pemerintah per Januari 2025 mencapai Rp 8.909,14 triliun, naik 1,22% dibanding Desember 2024.
Selain itu, defisit APBN triwulan I 2025 sebesar Rp 104 triliun atau 0,4% PDB memperlihatkan tekanan fiskal yang kian nyata.
“MBG yang dianggarkan Rp 217,8 triliun belum menampakkan hasil, sementara program Koperasi Merah Putih menyerap Rp 400 triliun tanpa indikator kinerja terukur,” ungkap Siska Barimbing, Peneliti Seknas Fitra.
Realisasi pendapatan negara per Maret 2025 hanya mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target, lebih rendah dibanding April 2024 sebesar Rp 619 triliun.
Penerimaan pajak penghasilan badan turun 18,1% sepanjang 2024, memaksa pemerintah menarik utang baru Rp 250 triliun hanya dalam satu bulan.
Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal dan bertentangan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN.
Siska menekankan pentingnya evaluasi: “Jika dipertahankan, program ini sebaiknya difokuskan pada wilayah dengan tingkat gizi buruk dan kesehatan anak yang rendah.”
Evaluasi terarah diharapkan mendorong efektivitas anggaran dan sinergi lintas sektor. Pemerintah juga perlu meninjau ulang target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% pada 2026 agar realistis sesuai kondisi fiskal.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.