Fakta Nasional

Hasto ke Kader GMNI Lampung: Bung Karno Menggembleng Diri dengan Buku, Kini Ada "University of Internet"

Marhaenisme menjadi landasan kebijakan struktural agar rakyat menjadi kekuatan produksi yang efektif bagi kesejahteraan sosial.

Penulis: SAH Editor: Moh Sahlan 📍 Bandar Lampung Saturday, 31 October 2026 📖 2 menit
Hasto ke Kader GMNI Lampung: Bung Karno Menggembleng Diri dengan Buku, Kini Ada "University of Internet"
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: Monang Sinaga dan Tim Media PDIP)

FAKTANASIONAL.NET – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) membangun kepemimpinan intelektual berbasis pemikiran Bung Karno dan berorientasi pada perubahan struktural sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan guna mempercepat jalan kemakmuran dan keadilan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber penutup Lokakarya Kaderisasi Nasional GMNI di Lampung Selatan, Sabtu (31/10/2026). Forum yang berlangsung sejak 26 Oktober itu diikuti perwakilan cabang dari Aceh hingga Papua.

Dosen Universitas Bung Karno itu menempatkan kepemimpinan intelektual lahir dari dialektika peradaban dunia, best practices para pemimpin revolusioner, dan cita-cita masa depan berdasarkan problem strukrural yang dihadapi rakyat Indonesia.

“Disinilah relevansi Marhaenisme dengan narasi dan spirit pembebasan. Selama ini wajah politik ekonomi lebih didominasi oleh penguasaan struktur dan sumber daya ekonomi di kalangan oligarki dan elite. Marhaenisme menjadi landasan kebijakan struktural agar rakyat menjadi kekuatan produksi yang efektif bagi kesejahteraan sosial," kata Hasto.

Perjuangan ideologis GMNI tersebut, lanjut Hasto, memerlukan strategic leadership.

“Selain pertajam pemahaman terhadap ideologi, kepemimpinan strategis, manajemen organisasi, kultur organisasi, dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi organisasi harus menjadi fokus kaderisasi GMNI," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga memberi kritik terkait dengan kultur patron-client yang masih sering terjadi di tubuh GMNI.

“Strategic leadership, ideologi, dan pelembagaan Partai menempatkan berjalannya fungsi-fungsi organisasi dan membangun kultur partai yang egaliter. Terlebih dengan Marhaenisme yang menekankan pentingnya keberpihakan pada rakyat tertindas, kesetaraan dan anti feodalisme. Patron client bagian dari feodalisme yang harus dikikis habis dari kultur GMNI," ujar Hasto.

Karena itulah setiap kader GMNI harus mempelajari teori kritis. Di kampus tempatnya mengajar, Hasto mengaku membekali mahasiswa dengan teori-teori kritis yang membongkar relasi kuasa di balik setiap kebijakan.

"Teori kritis itu penuh dengan gugatan. Teori kritis itu selalu mencari apa relasi dengan kekuasaan. Teori kritis itu selalu berbicara di balik kebijakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan," ujar Hasto.

Karena itu ia menilai GMNI sudah waktunya melengkapi diri dengan khazanah teori sosial yang mapan.

"GMNI sudah saatnya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran kritis tentang diskursus. Misalnya Anda bisa pelajari teori dari Pierre Bourdieu, Anda bisa belajar teori tentang power dari Hannah Arendt," katanya.

Geografi Faktor Permanen

Pentingnya geopolitik Bung Karno berangkat dari realitas bahwa geografi bersifat permanen, sementara aktor dan konstelasi kekuasaan terus berubah.

"Pemikiran geopolitik Soekarno ini sangat relevan di dalam melihat bagaimana dinamika konstelasi dunia dan dari situlah Indonesia merumuskan national interestnya," ujarnya.

Dilanjutkannya, geopolitik Bung Karno untuk mewujudlan visi agar Indonesia menjadi negara terkuat di Samudera Indonesia dan menuju masa depan di Pasifik.

“Sekarang ini banyak yang pesimis dengan visi geopolitik ini. Terlebih utusan Kebakaran Hutan saja sampai menciptakan ketegangan dengan negara tetangga. Namun sekiranya teori geopolitik Bung Karno di jabarkan dalam kebijalan strategis, termasuk kejelasan peta jalan penguasaan iptek, maka visi tersebut bisa dicapai," sebut Hasto.

"Kita bisa belajar dari Singapura tentang supremasi hukum, meritokrasi, sistem pendidilan dan kesehatan, serta kepemimpinan visioner yang juga sangat teknokratis," tegasnya.

Hasto menutup dengan menegaskan fungsi kepemimpinan intelektual sebagai kompas.

"Hanya dengan intelektual leadership kita bisa tahu terhadap arah masa depan. Hanya dengan intelektual leadership kita bisa mengetahui jalan terpendek untuk memperebutkan masa depan itu," pungkasnya, disambut seruan merdeka dari peserta.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK