Dugaan Penyimpangan Program MBG di Pontianak: Wali Murid Keluhkan Paket Makanan Tak Sesuai Informasi

FAKTANASIONAL.NET – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi pemenuhan gizi pelajar di Kota Pontianak kini justru memicu polemik.

Muncul dugaan adanya pengurangan kualitas dan kuantitas paket yang diterima siswa, yang menimbulkan kecurigaan bahwa program ini dimanfaatkan sebagai celah keuntungan personal oleh oknum tertentu.

​Kekecewaan mencuat setelah fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan jauh antara informasi resmi yang diberikan pihak sekolah dengan paket yang benar-benar diterima oleh para siswa.

Baca Juga: Jika Anggaran MBG Dialihkan, Setiap Keluarga Miskin Dapat Bantuan Rp5,68 Juta Perbulan

​Berdasarkan informasi resmi yang disebarkan pihak sekolah melalui grup wali murid, distribusi MBG selama bulan Ramadan dilakukan dengan sistem rapel setiap tiga hari. Paket yang dijanjikan meliputi:

• ​3 buah roti dan 3 butir telur rebus.
• ​Susu 1 liter (untuk konsumsi satu minggu).
• ​Aneka buah-buahan (pisang, kurma, dan salak).

​Namun, wali murid melaporkan bahwa paket yang diterima jauh dari ekspektasi.

Paket untuk tiga hari tersebut dilaporkan hanya berisi tiga butir telur, dua buah pisang yang masih mentah (hijau), tiga roti, dan beberapa butir kurma, tanpa adanya susu yang dijanjikan.

​Menanggapi keluhan tersebut, Handoyo selaku Wakil Kepala Sarana di salah satu SMK di Pontianak Timur memberikan klarifikasi.

Ia membenarkan adanya kendala dalam distribusi dari pihak Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG).

​“Iya, ada perubahan dari pihak SPPG. Susu di hari Kamis nanti baru ada. Dan sudah kita ajukan komplain ke pihak SPPG,” ujar Handoyo melalui pesan WhatsApp, Senin (23/2/2026).

​Handoyo juga mengarahkan agar persoalan teknis ini dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak dapur penyedia, yaitu Dapur Saigon 2 di Gang Asuha.

​Ketidaksesuaian ini memicu kekhawatiran wali murid bahwa bantuan gizi bagi anak-anak mereka dipangkas di tengah jalan.

Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi MBG.

​Transparansi dari pihak penyedia sangat dinantikan guna menjawab keresahan wali murid dan memastikan bantuan pemerintah ini benar-benar sampai ke tangan siswa sesuai standar gizi yang telah ditetapkan, tanpa ada pengurangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Baca Juga: Volume Sampah Organik di Jateng Meningkat Akibat Program MBG