Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada peningkatan volume sampah organik, khususnya yang berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lonjakan timbulan sampah tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari bertambahnya aktivitas produksi makanan dalam skala besar.
Untuk mencegah beban berlebih di tempat pembuangan akhir (TPA), dapur MBG diminta melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sejak dari sumbernya.
Upaya ini menjadi langkah penting agar persoalan sampah tidak semakin memperparah kondisi TPA yang sebagian besar sudah mengalami kelebihan kapasitas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan limbah dapur MBG di wilayah Jawa Tengah.
Koordinasi tersebut juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan kota untuk memastikan penanganan sampah berjalan efektif.
Menurut Widi, peningkatan timbulan sampah akibat program MBG memang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, DLHK Jateng telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pelatihan bagi pengelola dapur MBG agar mampu mengolah sampah organik secara optimal.
