NEGARA ini tampaknya sedang memasuki era baru: era proyek-proyek raksasa yang dipasarkan dengan optimisme tinggi.
Hampir setiap pekan publik disuguhi narasi tentang masa depan Indonesia yang disebut akan lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih maju. Di antara program yang paling sering didengungkan ialah Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
Di atas kertas semuanya terlihat menjanjikan. Tidak ada yang menolak anak-anak memperoleh gizi yang baik. Tidak ada yang menolak investasi negara dikelola secara produktif. Tidak ada pula yang menolak penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi.
Namun persoalannya bukan pada niat baik. Persoalannya adalah apakah negara sedang membangun fondasi ekonomi yang kuat, atau terlalu cepat menjual optimisme besar tanpa kesiapan yang benar-benar matang.
Pasar dan investor memiliki bahasa berbeda dengan politisi. Politik hidup dari slogan, pidato, dan narasi. Pasar hidup dari kepercayaan, kepastian, dan risiko.
Ketika pasar menilai ada ketidakpastian, reaksinya sering terlihat pada berbagai indikator ekonomi, mulai dari pergerakan nilai tukar, aliran modal, hingga sentimen investasi. Kenaikan tajam nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, misalnya, sering dijadikan indikator bahwa pelaku pasar sedang membaca risiko tertentu dalam perekonomian.
Tentu faktor nilai tukar tidak bisa disederhanakan hanya karena satu kebijakan pemerintah, karena dipengaruhi kondisi global, suku bunga, geopolitik, dan faktor lainnya. Namun pasar juga membaca arah kebijakan domestik.
Investor tidak bertanya seberapa banyak program dipromosikan. Mereka bertanya: bagaimana tata kelolanya? Seberapa besar beban fiskalnya? Siapa pengawasnya? Apakah aturan dapat berubah mendadak? Dan apakah ada kepastian hukum?
Pada program MBG misalnya, publik berhak mempertanyakan efektivitas tata kelola dan dampak turunannya. Muncul berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat mengenai pengelolaan dapur penyedia makanan, termasuk isu mengenai dapur yang dihentikan sementara operasionalnya namun dikabarkan masih menyisakan persoalan pembayaran.
Bila isu seperti itu benar, maka ini bukan semata persoalan administrasi, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan akuntabilitas dan hukum.
Selain itu, ada dampak ekonomi yang juga perlu dievaluasi. Banyak pihak mempertanyakan apakah pola pelaksanaan MBG justru dapat menekan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Selama bertahun-tahun kantin sekolah dan UMKM lokal hidup dari aktivitas ekonomi harian di lingkungan pendidikan.
Jika sistem baru menggeser peran mereka tanpa skema adaptasi yang jelas, maka muncul pertanyaan: apakah program ini menciptakan ekonomi baru atau justru memindahkan sumber pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lain?
