Fakta Nasional

Target 82,9 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis 2026 Berpotensi Tak Tercapai, BGN Pilih Fokus Kualitas dan Wilayah 3T

FAKTANASIONAL.NET — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait estimasi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 yang diperkirakan tidak a…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 05 June 2026 📖 2 menit
Target 82,9 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis 2026 Berpotensi Tak Tercapai, BGN Pilih Fokus Kualitas dan Wilayah 3T
Badan Gizi Nasional kini memprioritaskan standardisasi kesehatan dapur dan mengalihkan fokus sasaran ke wilayah 3T serta kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita./Dok. BGN.

FAKTANASIONAL.NET — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait estimasi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 yang diperkirakan tidak akan mencapai target awal sebesar 82,9 juta orang.

Langkah ini diambil karena BGN kini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kesehatan dapur produksi ketimbang sekadar mengejar angka atau kuantitas penerima manfaat.

"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Baca Juga: Prabowo Resmi Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Netizen: Hentikan Program MBG dan KMP

"Sehingga, bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta (penerima), tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," sambungnya.

Pangkas Sekolah Mahal, Anggaran Dialihkan ke Wilayah Terluar

Sebagai bagian dari strategi baru, BGN akan melakukan refocusing anggaran agar program strategis ini lebih tepat sasaran. Salah satu langkah konkretnya adalah mengevaluasi kelayakan sekolah-sekolah elit atau mahal yang dinilai mampu secara ekonomi.

Nanik menjelaskan, alokasi anggaran dari sekolah-sekolah yang mandiri secara ekonomi tersebut nantinya akan dialihkan untuk menyisir wilayah yang jauh lebih membutuhkan, yakni kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T. Jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus selama ini," jelasnya.

Fokus Intervensi Emas: Kelompok '3B' Jadi Prioritas Utama

Selain perluasan ke wilayah 3T, BGN kini mengarahkan arah kebijakan gizi nasional kepada kelompok prioritas yang disebut 3B, yaitu:

  • Bu mil (Ibu hamil)

  • Bu sui (Ibu menyusui)

  • Balita

Keputusan ini diambil setelah melakukan diskusi mendalam bersama para pakar kesehatan, termasuk dokter spesialis anak dan ahli gizi. Berdasarkan pertimbangan medis, intervensi pemenuhan gizi paling krusial berada pada periode emas pertumbuhan anak.

"Mereka mengatakan bahwa intervensi paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita kejar ke sana," tutur Nanik.

Sanksi Tegas bagi Satuan Pelayanan yang Lalai

Guna memastikan kebijakan baru ini berjalan optimal di lapangan, BGN mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk melayani kelompok 3B tanpa terkecuali.

Nanik menegaskan pihak BGN tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan operasi bagi satuan yang melanggar.

"Jika tidak dilaksanakan, mereka akan di-suspend," tegas Nanik.

Kebijakan pengetatan skala prioritas ini diklaim mulai membuahkan hasil positif. Dalam beberapa pekan terakhir, BGN mencatat adanya penambahan sekitar 22 juta penerima manfaat baru yang seluruhnya berhasil disaring dari kelompok 3B.

Baca Juga: Anggaran Dipangkas Jadi Rp268 T, BGN Pangkas Hari Layanan Makan Bergizi Gratis


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK