Haidar Alwi: Mengawal Agenda Presiden Prabowo Secara Kaffah

FAKTANASIONAL.NET - Kedaulatan negara tidak cukup diukur dari luas wilayah dan melimpahnya sumber daya alam, tetapi dari kemampuan pemerintah mengelolanya demi kepentingan nasional.

Ketegasan menentukan prioritas energi domestik dan keberanian menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan merupakan dua ujian penting bagi tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda pembangunan perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keselamatan rakyat.

Dukungan terhadap agenda strategis Presiden Prabowo memiliki makna penting ketika diterjemahkan menjadi pengawalan kebijakan yang nyata. Dalam pandangan Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, dukungan secara kaffah (penuh) harus berakar pada kepentingan bangsa, penguatan kedaulatan negara, dan tanggung jawab bersama dalam memastikan kebijakan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dukungan yang kuat bukan sekadar pernyataan, melainkan komitmen untuk ikut menjaga keberhasilan pembangunan nasional.

Kebijakan pengurangan ekspor gas ke Singapura demi memperkuat pasokan domestik memperlihatkan pentingnya menempatkan kebutuhan nasional dalam pengelolaan energi.

Sementara itu, karhutla Kalimantan menghadirkan tantangan berbeda yang menuntut pengawasan konsesi, penegakan hukum, pencegahan, dan pemulihan ekosistem.

Kedua persoalan tersebut bertemu pada prinsip kedaulatan sumber daya alam: negara memiliki tanggung jawab memastikan pemanfaatan kekayaan nasional berjalan sesuai kepentingan rakyat dan ketentuan hukum.

Data penanganan perkara Polri pada Oktober 2026 mencatat 13 korporasi dan 243 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla. Angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan penegakan hukum, tetapi status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah.

Negara perlu memastikan setiap perkara ditangani berdasarkan bukti, setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara profesional, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai.

“Mendukung Presiden Prabowo secara kaffah berarti mengawal agenda nasional demi kepentingan bangsa, memperkuat kedaulatan negara, dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Ketegasan pemerintah perlu berjalan bersama penegakan hukum, keadilan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan,” tegas Haidar Alwi.

Dukungan terhadap kepemimpinan nasional tersebut menemukan makna konkretnya ketika kebijakan negara mampu melindungi kepentingan domestik, memperkuat pengawasan, dan menyelesaikan persoalan lingkungan secara sistematis.

Ketegasan Presiden Prabowo Memperkuat Kedaulatan Energi dan Kepentingan Nasional

Kedaulatan energi merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi dan kemampuan negara menentukan prioritas pembangunan. Kebijakan pengurangan ekspor gas ke Singapura untuk memperkuat pasokan domestik menunjukkan pentingnya menyeimbangkan kebutuhan nasional dengan kewajiban kontraktual yang berlaku. Ketegasan semacam ini perlu ditopang perencanaan pasokan, infrastruktur, dan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta dunia usaha di dalam negeri.

Kebijakan energi tidak berarti menutup kerja sama internasional. Indonesia tetap dapat membangun kemitraan yang saling menguntungkan, sekaligus memastikan kepentingan nasional terlindungi. Prinsipnya jelas: kerja sama ekonomi perlu memperkuat kapasitas bangsa, sedangkan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kebutuhan domestik, keberlanjutan, dan kepastian hukum.

Prinsip yang sama relevan dalam pengelolaan hutan dan lahan. Pemegang konsesi memperoleh hak pemanfaatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekaligus memikul kewajiban menjaga kawasan yang dikelolanya. Pengawasan yang efektif diperlukan agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan, sementara penegakan hukum harus membedakan dugaan pelanggaran dari kesalahan yang terbukti.

Dukungan kaffah (penuh) kepada Presiden Prabowo perlu diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil kebijakan. Ketersediaan energi domestik, kepatuhan korporasi, penurunan risiko kebakaran, dan pemulihan lingkungan merupakan indikator yang lebih bermakna daripada sekadar pernyataan keberhasilan. Dengan ukuran yang jelas, pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus memperlihatkan dampak kebijakan bagi kepentingan rakyat.

"Kedaulatan bukan sekadar kemampuan memiliki sumber daya, melainkan keberanian mengelolanya secara bertanggung jawab. Kita mendukung agenda Presiden Prabowo dengan mengawal kebijakan yang mengutamakan kebutuhan nasional, memperkuat kepastian hukum, dan memastikan kekayaan alam Indonesia menjadi kekuatan pembangunan yang manfaatnya dirasakan rakyat,” ujar Haidar Alwi.

Kedaulatan sumber daya alam akan kehilangan makna apabila kerusakan lingkungan terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Karena itu, ketegasan kebijakan nasional perlu berjalan seiring dengan penanganan karhutla yang menyentuh akar persoalan.

Menuntaskan Karhutla Kalimantan melalui Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi.

Karhutla Kalimantan bukan semata-mata persoalan memadamkan api. Penanganannya juga berkaitan dengan tata kelola lahan, pengawasan konsesi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Keberhasilan negara perlu diukur dari kemampuannya mengurangi kejadian berulang, mempercepat respons, dan memastikan kawasan yang rusak menjalani pemulihan secara bertanggung jawab.

Korporasi yang terbukti melanggar kewajiban lingkungan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Namun, keberadaan konsesi di sekitar lokasi kebakaran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan menjadi penyebabnya. Pemeriksaan harus bertumpu pada bukti yang sah, proses yang profesional, dan kepastian hukum agar penindakan benar-benar menjangkau pihak yang bertanggung jawab.

Pemerintah dapat memperkuat pengawasan melalui integrasi peta konsesi, citra satelit, titik panas, kondisi lahan gambut, prakiraan cuaca, dan verifikasi lapangan menggunakan drone. Sistem tersebut perlu dilengkapi pembagian kewenangan, penanggung jawab, tenggat tindak lanjut, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Teknologi baru bernilai apabila menghasilkan tindakan nyata untuk mencegah kebakaran dan melindungi masyarakat.

Pemulihan ekosistem juga perlu menjadi bagian terukur dari penyelesaian karhutla. Penanganan lahan gambut, perbaikan tata air, rehabilitasi vegetasi, dan pemantauan pascakebakaran harus disesuaikan dengan kondisi kawasan. Keberhasilan tidak cukup dihitung dari luas lahan yang ditangani, tetapi juga dari pulihnya fungsi ekologis dan menurunnya risiko kebakaran berulang.

Mari kita dukung secara kaffah (penuh) agenda Presiden Prabowo dalam memperkuat kedaulatan negara, menegakkan hukum, dan melindungi kekayaan alam Indonesia. Kawal pelaksanaan kebijakan, jaga lingkungan, laporkan dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab, dan dorong transparansi penanganan karhutla. Dukungan masyarakat yang kritis, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional akan memperkuat upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

“Mendukung Presiden Prabowo secara kaffah berarti berdiri bersama agenda nasional untuk menjaga kedaulatan energi, menegakkan hukum, dan melindungi kekayaan alam Indonesia. Korporasi yang terbukti melanggar wajib bertanggung jawab, pemulihan lingkungan perlu diawasi sampai menghasilkan perubahan nyata, dan masyarakat perlu berperan aktif menjaga hutan. Jangan biarkan Kalimantan mewariskan kebakaran dan kerusakan kepada generasi berikutnya. Dengan negara yang tegas, kebijakan yang terukur, serta rakyat yang berpartisipasi, kita dapat memperkuat kedaulatan Indonesia sekaligus menjaga masa depan bangsa,” pungkas Haidar Alwi.