Evaluasi PSN Pantai Indah Kapuk 2, Anggota Komisi II Dukung Langkah Presiden Prabowo

JAKARTA, FAKTNASIONAL.NET - Anggota DPR RI Komisi II, Aus Hidayat Nur, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi status proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menyebut langkah ini sebagai upaya memastikan proyek yang dicanangkan benar-benar membawa manfaat luas bagi masyarakat.

“Saya mendukung rencana ini. Presiden baru harus mengkaji ulang apakah PIK 2 tepat dijadikan PSN, mengingat banyak suara publik yang menggugat penunjukannya,” kata Aus melalui rilis media, Jumat (29/11/2024).

Proyek PIK 2, yang ditetapkan sebagai PSN pada Maret 2024 oleh mantan Presiden Joko Widodo, direncanakan mencakup kawasan seluas 1.756 hektare dengan konsep "Tropical Coastland". Proyek ini digadang-gadang sebagai destinasi wisata baru berbasis ramah lingkungan.

Namun, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa proyek ini akan dievaluasi ulang untuk memastikan apakah memenuhi empat kriteria PSN yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

“Evaluasi ini menunjukkan independensi Bapak Prabowo sebagai kepala negara. Ia berhak meninjau ulang kebijakan presiden sebelumnya demi memastikan dampak positif bagi masyarakat luas,” ujar Aus.

Aus menekankan bahwa proyek yang layak masuk sebagai PSN harus berdampak nyata dan merata bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang, terutama kelompok kelas atas.

“Proyek strategis harus benar-benar bermanfaat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan tertentu. Jangan sampai PSN menjadi alat legitimasi bagi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Rencana evaluasi ulang ini dinilai sebagai langkah awal dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan nasional.

Pemerintah diharapkan mampu menyaring proyek PSN dengan kriteria yang ketat dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Aus berharap hasil evaluasi akan menjadi tonggak penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.[dnl]