Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Prioritaskan Karhutla Kalimantan di Tengah Wacana Pemakzulan Gibran

FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menanggapi wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia meminta perhatian pemerintah dan para pemegang otoritas politik tetap diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang masih belum padam.

Ganjar menyoroti dampak asap karhutla yang mulai menuai protes dari negara tetangga. Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan politik.

"Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik," kata Ganjar saat dihubungi pada Minggu (11/10/2026), dikutip dari detikNews.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut. "Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, penanganan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas pemerintah di tengah mencuatnya perdebatan mengenai pemakzulan wakil presiden. Ia menyinggung protes dari sejumlah negara tetangga yang turut terdampak asap kebakaran di Kalimantan.

Pernyataan tersebut muncul ketika wacana pemakzulan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Putusan itu menyatakan tidak terdapat bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran ketika mendaftarkan diri.

Setelah putusan tersebut, pihak penggugat menyatakan akan melanjutkan langkah politik melalui audiensi dengan lembaga legislatif dan partai politik.

Denny Indrayana sebelumnya mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta waktu audiensi dengan DPR, MPR, dan fraksi-fraksi di DPR. Komunikasi dengan pimpinan DPD juga telah dilakukan.

"Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD," kata Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Denny juga menyatakan rencana untuk menemui partai-partai politik, termasuk PDIP. Ia ingin mengetahui sikap partai tersebut serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap wacana pemakzulan Gibran.

Sementara itu, kuasa hukum Denny, Refly Harun, menjelaskan bahwa DPR menjadi pintu awal dalam proses pengusulan pemakzulan. Ia menyebut langkah tersebut berkaitan dengan kewenangan konstitusional DPR untuk memulai proses impeachment.

Pihak penggugat juga berharap Istana memberikan perhatian terhadap upaya tersebut. Namun, di tengah perkembangan itu, Ganjar menekankan pentingnya penanganan karhutla yang dampaknya telah meluas hingga ke negara tetangga.[dit]